Legitimasi Serikat Buruh

Sumber gambar : http://www.google.com

Legitimasi Serikat Buruh

Jika membicarakan serikat pekerja/buruh maka yang sering kita dengar adalah aksi-aksi mereka. Pemogokan masal, mengorganisir sebuah aksi demonstrasi, mengajak pekerja lain dengan cara “kasar” untuk memenuhi tuntutan mereka. Demikian, maka muncul pertanyaan, apakah mereka legal dalam berbuat seperti itu? Kita diskusikan.

Jika yang terjadi adalah serikat pekerja ini mengorganisasi sebuah aksi menuntut upah layak, maka jika majikan (perusahaan) dan pekerja tidak ada dalam hubungan kontrak kerja, dan perusahaan tidak memaksa pekerja mau bekerja padanya serta upah yang diberikan rendah, maka pekerja maupun serikat pekerja tidak berhak untuk memperjuangkan hak untuk mendapatkan upah layak. Dan dalam hal ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga serikat pekerja tidak dapat menuntut kepada perusahaan.

Tetapi, jika yang terjadi upah yang tidak layak itu dirasakan tidak adil oleh semua pekerja, maka pekerja memiliki hak untuk memperjuangkannya, asalkan ada perjanjian kontrak kerja soal upah, kemudian merubah isi dari perjanjian ataupun membuat perjanjian baru. Nah, serikat pekerja baru bisa membantu untuk melakukan perubahan tersebut. Dan serikat pekerja legal melakukan hal tersebut.

Tapi ada banyak pertanyaan jika demikian, apakah pemerintah tidak mengambil alih dengan kebijakan tertentu melalui Undang-Undang jika serikat pekerja mengancam untuk mengkacaukan suasana, merusak suasana ekonomi akibat aksi-aksinya? Tentu saja, keterlibatan pemerintah dibutuhkan untuk menengahi konflik perburuhan ini. Masih banyak pertentangan pendapat tentang hal ini. Kaum konservatif cenderung menempatkan persoalan dari sudut pandang individu.

Ada hal lain yang dianggap “sah” dan biasa saja yakni memboikot. Boikot dimaknai sebagai penolakan sseseorang untuk berurusan dengan orang lain. Semua interaksi dalam masyarakat harus saling menguntungkan, tetapi ada beberapa pendapat bahwa interaksi tersebut bisa saja tidak terjadi begitu. Dan bagian dari sebuah peran dan dampak dalam berinteraksi tersebut bebas untuk dipilih, apakah kita berinteraksi dengan siapa? Adalah sebuah kebebasan dalam memilih. Karena boikat adalah sebuah keputusan yang digerakkan secara terorganisir, maka setiap orang berhak untuk bertindak terhadap pilihannya sendiri, bukan serta merta mengikuti instruksi dari organisasi tertentu. jadi boikat atau tidak adalah pilihan masing-masing orang, tidak tergantung pada organisasi tertentu.

Referensi :

Block, Walter. 2008.  Labor Economics From Free Market Perspective, Employing The Unemployable. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd : British.

rumahmediagrup/Anita Kristina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.