Ini Sanksinya jika Mudik

Ini Sanksinya jika Mudik

Mudik atau pulang kampung adalah dua kata atau frasa yang berbeda namun memiliki arti yang kontroversi. Sebagian mengatakan sama dan yang lainnya mengatakan berbeda. Banyak orang yang mendefinisikan kegiatan mengunjungi daerahnya setahun sekali atau lebih disebut mudik atau pulang kampung. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang atau setelah Idulfitri. Ada juga yang mendefinisikan berbeda yaitu pulang kampung adalah kegiatan pindah dari daerah lain untuk tinggal di kampung halamannya.

Kegiatan mudik dalam rangka merayakan Idulfitri bersama keluarga adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu dalam jangka waktu sekitar setahun atau lebih. Segala sesuatu sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Dana, akomodasi, oleh-oleh selalu dipersiapkan untuk dibawa ke kampung halaman. Mereka pun biasanya sudah merencanakan kapan kembali meninggalkan kampung halamannya.

Mudik dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal perbedaan status sosial. Baik buruh, pegawai swasta, maupun pegawai negeri, bahkan pejabat tinggi. Namun di masa pandemi Covid-19, mudik dilarang oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus tersebut.

Pelarangan mudik juga berlaku bagi pegawai negeri sipil. Sanksi diberlakukan jika melanggarnya. Dikutip dari Kompas.com 23/4/2020 Surat Edaran Menpan RB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Besar ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

SE yang baru telah melonggarkan ASN mendapatkan izin cuti dari PPK jika keluarga inti sakit atau meninggal dunia. Surat Edaran tersebut telah mencabut SE Menpan RB No. 36 dan 41 tahun 2020 bahwa PNS dan Keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap Covid-19.

Jika kedapatan ASN melanggar ketentuan di atas maka akan menerima sanksinya sebagai berikut:

1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 2. Penundaan Kenaikan Pangkat

3. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 tahun

4. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 tahun

5. Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah

6. Pembebasan Jabatan atau dicopot dari Jabatan

Sumber foto: Carvaganza.com

Rumahmediagrup/saifulamri

2 comments

  1. Berat juga nih sanksi bagi pns yg keukruh mudik.
    Pertanyaannya ke 6 sanksi diatas itu untuk PNS golongan brp sj?apakah sama untuk struktural dan fungsional?pelanggaran seperti apa sj yg dikenakan sanksi?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.