Krisis Pengangguran: Buruh, Kelembagaan Pasar dan Keterampilan

Sumber gambar : galery rumahmediagrup.com

Krisis Pengangguran: Buruh, Kelembagaan Pasar dan Keterampilan

Bertahannya pengangguran yang tinggi telah dijelaskan sebagai akibat dari adanya kekakuan kebijakan yang dipaksakan oleh lembaga dalam pasar tenaga kerja. Misalnya, perundingan bersama, upah minimum yang resmi, program tunjangan bagi pengangguran.

Di sisi lain, penciptaan pekerjaan membuat kurang menarik bagi pengusaha. Membuka lowongan pekerjaan baru menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pengusaha. Sehingga jumlah pengangguran bertambah. Dan di sisi lain juga, seorang pekerja mungkin memilih untuk tidak bekerja alias menganggur karena telah menerima tunjangan yang cukup besar saat menganggur. Dan secara tidak langsung, kekakuan kebijakan ini mempengaruhi struktur terbentuknya upah. Misal upah minimum menjadi patokan pencari kerja, padahal para pengusaha sanggup membayar di bawah upah minimum. Lalu, pencari kerja ini tidak akan menemukan kecocokan upah sesuai upah minimum. Dan ia akan menganggur.

Distribusi keterampilan yang tidak seimbang. Hal ini juga menjadi sebab munculnya pengangguran. Respon perusahaan terhadap pekerja berketerampilan rendah sangat sedikit. Regulasi perusahaan menuntut pekerja memiliki keterampilan yang mumpuni. Mengatasnamakan teknologi, perusahaan mau menggaji pekerjanya jika ia mampu mengoperasikan teknologi perusahaan dengan baik. Harga teknologi yang dibayarkan perusahaan akan dibayar dengan impas oleh penguasaan pekerja terhadap teknologi ini, sehingga produktivitas meningkat.

Dikatakan secara dramatis bahwa mengubah permintaan tenaga kerja dari yang kurang terampil selalu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terkait peningkatan keterampilan. Dengan memandang bahwa pekerja ini adalah orang yang tidak mampu secara finansial dalam memperbaiki kemampuan keterampilan yang ia miliki.

Namun, justru kelembagaan yang dapat meningkatkan pengangguran, dikarenakan fileksibilitas upah tidak terjadi. Kelembagaan (baik aturan formal maupun aturan informal) menjadikan upah sangat kaku. Dan kelembagaan pada akhirnya akan merusak kesempatan kerja. Hal ini terjadi karena terdapat biaya tenaga kerja non upah yang ikut mempengaruhi upah. Yakni insentif dan biaya perlindungan kesehatan kerja yang menjadikan distribusi pendapatan pekerja banyak. Namun, dihindari oleh pengusaha. Sedangkan pada praktiknya, struktur upah terbentuk karena kesepakatan pekerja dan perusahaan. Perbedaan cara pandang ini akan membuat calon pekerja tidak memilih untuk bekerja (dengan upah, tanpa insenitf dan biaya keselamatan). Dan di sisi lain, perusahaan tidak memberikannya pada pekerja yang berketerampilan rendah. Maka, situasi ini akan memunculkan pengangguran.

Sementara itu, IMF juga secara luas menanggapi persoalan tenaga kerja ini dikaitkan dengan kekakuan pasar tenaga kerja, terkait upah kaku, terutama distribusi ketrampilan. Berbagai persoalan ini membuat pengangguran meningkat. Tingkat upah tidak menunjukkan fungsinya. Keseimbangan baru lebih banyak pada pekerjaan. Kemudian penyesuaian “harga” tenaga kerja ini yang memainkan peran dalam keputusan seseorang untuk bekerja atau tidak. Akhirnya terjadi perubahan kuantitas pekerjaan dan pekerja.

Referensi :

Howell, David & Friedrich Huebler. 2005. Fighting Unemployment. The Limits Of Free Market Orthodoxy. Oxford Press.

rumahmediagrup/Anita Kristina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.