Menakar Kekuatan Lumbung Pangan Nasional (LPN) Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis: Mampukah Mengatasi Krisis Pangan di Masa Pandemi?


Menakar Kekuatan Lumbung Pangan Nasional (LPN) Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis: Mampukah Mengatasi Krisis Pangan di Masa Pandemi?

Endah Sulistiowati

I. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun pada 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selalu memantau perkembangan cuaca Indonesia yang cenderung dianggap masuk kategori cuaca ekstrem. Berdasarkan data historis serta analisis klimatologis BMKG, sejak tahun 1866 hingga 2019, proyeksi atau perkembangan perubahan iklim menjadi penyebab utama cuaca ekstrem yang terjadi hingga awal tahun 2020 ini.

Perkiraan sampai tahun 2023 kemarau akan lebih panjang waktunya dari pada musim hujan. Akibatnya sebagian wilayah Indonesia akan dilanda kekeringan, terutama wilayah yang mengandalkan hujan sebagai sumber air. Hal ini pun berpengaruh pada sektor pertanian yang menjadikan hujan sebagai sumber utama dalam bercocok tanam atau biasa dikenal dengan sawah tadah hujan. Sekaligus berpengaruh pada stok pangan baik lokal maupun nasional.

Harga bahan pangan tentu saja akan merangkak naik. Hal ini diperparah dengan serangan wabah Corona yang mendunia. Jumlah kasus virus Corona secara global masih menunjukkan peningkatan. Hingga Jumat (7/8/2020) pagi, melansir Worldometers, jumlah kasus Covid-19 tercatat 19.223.471 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 716.280 orang meninggal dunia, dan 12.337.543 orang sembuh.

Otomatis dengan fakta yang demikian, masing-masing negara akan berusaha memenuhi kebutuhan pangan negaranya. Sehingga impor akan menjadi alternatif yang sulit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Apalagi di tengah pandemi, maka masyarakat akan semakin mudah disulut.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Untuk itulah pemerintah Indonesia menggagas Lumbung Pangan Nasional (LPN) sebagai bentuk respon untuk menanggulangi krisis pangan. Namun apakah LPN ini bisa efektif memenuhi kebutuhan pangan nasional, ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat.

II. PERMASALAHAN

Berdasar pada latar belakang tulisan ini ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu :

  1. Mengapa krisis pangan mengancam bangsa Indonesia apalagi di masa pendemi padahal Indonesia telah memiliki Lumbung Pangan Nasional?
  2. Bagaimana peran strategis LPN dalam meningkatkan stok pangan di masa pandemi dan implikasinya terhadap krisis pangan di Indonesia?
  3. Bagaimana politik pertanian Islam mempertahankan stok pangan melalui lumbung pangan yang mampu menghindarkan bangsa dari krisis pangan?

III. PEMBAHASAN

A. Ancaman Krisis Stok Pangan di Tengah Program Lumbung Pangan Nasional pada Masa Pandemi.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Guru besar pangan Prof Bustanul Arifin menyampaikann bahwa ketersediaan pangan khususnya beras nasional pada  Juni 2020 mulai menipis, yakni hanya 1,5 juta ton.  Ia memprediksi hingga Agustus akan menggerus rakyat dan selanjutnya terjadi titik kritis ketersediaan pangan terjadi pada November 2020-Januari 2021. Hal itu disampaikan Bustanul Arifin  acara webinar The 13th IPB Strategic Talk yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University pada Jumat (5/6) saat menanggapi rencana empat skenario yang disodorkan IPB dalam mengatasi krisis pangan selama pandemi korona. (m.mediaindonesia.com)

Adapun kebutuhan beras diperkirakan sebesar kurang lebih 2,5 juta ton per bulan. Akhir Juli – awal Agustus ini harusnya petani panen raya, namun karena sedikitnya curah hujan beberapa wilayah harus mengalami gagal panen. Meskipun Menpan menyatakan stok pangan masih surplus secara angka sampai akhir 2020, tapi kalau melihat fakta dilapangan membuat miris siapapun yang memahaminya.

Sebagai negara agraris, Indonesia tentu tak layak menghadapi ancaman krisis pangan saat ini. Potensi alam yang subur dan sangat luas, sumber daya manusia dan hayati yang melimpah, seharusnya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan tinggi yang dengannya kesejahteraan masyarakat bisa terjamin.

Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Di luar faktor alam yang memang kian tak menentu, kebijakan pangan yang diambil pemerintah dari waktu ke waktu justru kian memperlemah ketahanan pangan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang rentan ancaman krisis. Padahal kita tahu tahun 1980-1990 Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, hingga mengekspor beras ke luar negeri.

Penurunan lahan produksi pertanian karena alih fungsi lahan juga mendukung penurunan produksi pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan luasbaku lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,1 juta hektare pada 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hektare. Kalau mengacu pada data 2013, luas baku lahan kita (Indonesia) 7,75 juta hektare. Akibatnya, tingkat produksi pun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terutama ketika Indonesia makin masuk dalam jebakan berbagai perjanjian internasional, membuat pemerintah Indonesia kian kehilangan kedaulatan pangan.

Salah satunya, saat pemerintah meratifikasi The Agreement on Agriculture (AoA) melalui UU No. 7/1994, serta menyetujui pembentukan World Trade Organization (WTO) pada 1995  bersama 125 negara lain,  yang menandai pemberlakuan sistem perdagangan bebas.Program reformasi dalam AoA sendiri berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor, dan meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif. Termasuk gempuran ekspor pangan adalah hasil dari MoU tersebut. Hal inilah yang menyebabkan petani pun kurang bergairah untuk berinovasi dalam pertanian. Bahkan, menjadi rahasia umum jika saat panen raya bisa dipastikan harga akan anjlok dan menyebabkan kerugian pada pihak petani. Harusnya pemerintah bisa mengatur mekanisme pasar agar anjloknya harga tidak harus terjadi.

B. Peran strategis LPN dalam Meningkatkan Stok Pangan di Masa Pandemi dan Implikasinya Terhadap Krisis Pangan di Indonesia.

Pada bulan April 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju akan ancaman krisis pangan dunia di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) seperti yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Peringatan itu pun langsung direspons para menteri, mulai dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan merencanakan pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dipilih karena dipandang sudah memiliki jaringan irigasi, petani, dan sistem pendukung produksi pertanian yang baik.

Proyek ini bahkan masuk dalam Program Strategis Nasional tahun 2020-2024 yang diharapkan bisa memperkuat cadangan barang strategis nasional khususnya logistik pangan. Untuk menyukseskannya, pemerintah melibatkan berbagai kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Pertanian, PUPR, dan juga BUMN.

Konsep Food Estate adalah pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi antara bidang pertanian, perkebunan, bahkan sampai ke peternakan. Program ini dapat dilakukan di sebuah kawasan atau dikembangkan di beberapa wilayah sekaligus.

Menurut pengamat pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas, rencana ini sudah pernah diinisiasikan mulai dari pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto, lalu juga di periode pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi sendiri pun sudah pernah mewacanakan pembangunan lumbung padi (rice estate) di Merauke yang hingga kini tak terealisasi. Dengan pengalaman tersebut, ia mengatakan proyek lumbung pangan selalu berujung pada kegagalan. Sehingga, sebelum suatu tempat ditetapkan sebagai food estate yang harus mengintegrasi beberapa bidang sekaligus maka harus disesuaikan beberapa halz yaitu:

(1) Struktur tanah. Pertanian secara konvensional masih menjadi tumpuan utama dalam stok pangan nasional. Sehingga perlu diperhatikan apakah struktur tanah wilayah terkait cocok untuk tanaman pangan ataukah tidak, terutama tanaman padi (beras) sebagai makanan pokok nasional Indonesia.

(2) Jalur distribusi. Jalur distribusi barang, terutama pangan harus menjadi perhatian utama setelah kondisi tanah. Karena jika jalur distribusi terkendala, maka akan mengganggu rakyat daerah lain untuk mendapatkan haknya.

(3) Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang beintegritas tinggi dan mampu berinovasi sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini Indonesia memiliki bonus demografi, sehingga pengembangan dalam industri pangan ini sangat dibutuhkan.

Pemerintah harusnya mengoreksi atau memikirkan ulang setiap kebijakan yang akan dilakukan. Tidak cenderung grusa grusu. Karena jika menengok kegagalan pemerintahan yang lama, maka LPN harus di reshcuedule daripada menghamburkan dana untuk hal-hal yang tidak jelas.

C. Politik Pertanian Islam Dalam Mempertahankan Stok Pangan Melalui Lumbung Pangan yang Mampu Menghindarkan Bangsa dari Krisis Pangan.

Politik pertanian Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang seharusnya ditempuh oleh negara di bidang pertanian baik itu sektor produksi (primer), sektor industri (sekunder) maupun sektor perdagangan dan jasa (tersier).
Oleh karena itu, ketika membicarakan politik pertanian Islam, maka itu berarti kita akan membahas politik pertanian di sektor produksi, pengolahan (industri), serta perdagangan dan jasa.

Hal ini karena dalam kacamata sistem ekonomi Islam, sektor pertanian erat kaitannya dengan sektor-sektor yang lain seperti industri, perdagangan, jasa, dan juga tidak terlepas dari sektor pertanahan.

Strategi politik pertanian dan industri yang ditawarkan Islam ini, selain sangat berpihak kepada masyarakat secara umum, juga menjadikan negara bisa terlepas dari cengkeraman dan penguasaan asing. Hal ini karena Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi menyangkut masalah kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki, berbeda dengan kapitalisme yang menuhankan prinsip kebebasan.

Hal ini didukung adanya prinsip kemandirian politik yang mencegah dan mengharamkan intervensi apalagi penguasaan asing atas umat Islam melalui jalan apa pun. Di dalam sistem Islam (Khilafah), pengaturan produksi dan distribusi mutlak di tangan Khalifah (pemimpin) sebab negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat, yaitu sebagai raa’in (pelayan/ pengurus) dan junnah (pelindung).

Agar urusan ini terealisasi, Khalifah akan menunjuk orang yang memiliki kapasitas dan keahlian dalam bidang pertanian untuk menjadi direktur Departemen Kemaslahatan Umum (bidang pertanian). Direktur ini akan bertanggung jawab langsung kepada Khalifah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam menjamin kebutuhan pangan setiap individu.

Adapun untuk mengatur produksi pangan, Khilafah akan melakukan upaya:


(1) Optimalisasi produksi, yaitu mengoptimalkan seluruh potensi lahan untuk melakukan usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menghasilkan bahan pangan pokok. Mulai dari mencari lahan yang optimal untuk benih tanaman tertentu, teknik irigasi, pemupukan, penanganan hama, hingga pemanenan dan pengolahan pasca panen.

(2) Adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan.

(3) Manajemen logistik, di mana masalah pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk, antihama sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah yaitu dengan memperbanyak cadangan saat produksi melimpah dan mendistribusikannya secara efektif saat ketersediaan mulai berkurang. Di sinilah teknologi pascapanen menjadi penting.

(4) Prediksi iklim, yaitu analisis kemungkinan terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

(5) Mitigasi bencana kerawanan pangan.

Dengan penataan yang begitu jelas harapannya krisis pangan tidak perlu terjadi. Apalagi jika negara dikenal sebagai negara agraris. Wallahu’alam

VI. KESIMPULAN

Dari uraian diatas setidaknya ada beberapa simpulan yang bisa ditarik benang merahnya, yaitu :

  1. Stok pangan saat ini menurut pengamat kondisinya kian menipis, ditakutnya kebutuhan pangan nasional tidak bisa memenuhi, apalagi dalam kondisi pandemi semua negara pengekspor akan berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing sehingga Indonesia harus segera menyiapkan langkah tepat.
  2. Lumbung Pangan Nasional atau food estate bukan pertama kali digagas Jokowi. Namun semua mengalami kegagalan, sehingga pemerintah butuh strategi khusus untuk meningkatkan stok pangan nasional kedepannya.
  3. Politik pertanian Islam memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis stok pangan, dengan mengatur sedemikian rupa produksi dan distribusi.

Daftar Pustaka

https://www.muslimahnews.com/2020/08/03/politik-pertanian-islam-atasi-ancaman-krisis-pangan/

http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.