Apa Kabar Ibu Kota Baru?

Apa Kabar Ibu Kota Baru?

Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya DKI Jakarta Muhammad Taufik mengeluarkan pernyataan mengejutkan berkaitan dengan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Hal itu disampaikan Taufik saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (26/1/2020). “Insya Allah bulan Juni Jakarta tamat sebagai ibu kota negara. Undang-undang (ibu kota baru) akan keluar bulan Juni,” katanya seperti dilansir detik.com, Senin (27/1/2020).

Ibu Kota pindah, bukan hal aneh dalam sejarah Indonesia. Setidaknya Presiden Sukarno pernah memindah Ibu Kota Indonesia sebanyak dua kali diawal kemerdekaan. Pertama, saat agresi militer Belanda yang belum rela jajahannya lepas kembali ke Indonesia. Ibu kota diusulkan pindah ke Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII karena Jakarta dianggap tak aman dan terjadilah pemindahan itu.Yogyakarta dipilih sebagai ibu kota baru karena lokasi yang aman dengan adanya dua benteng alam, yaitu Gunung Merapi di bagian utara dan Samudera Hindia di bagian selatan.

Dua tahun berselang ibu kota sempat pindah ke Bukittinggi. Agresi militer ke dua kembali dilancarkan oleh Belanda. Presiden Sukarno kala itu memilih Bukittinggi sebagai ibu kota baru kala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Pemindahan ibu kota ke Bukittinggi terjadi pada 19 Desember 1948.

Setelah 71 tahun berlalu setelah tahun 1948, Presiden Joko Widodo pun mencanangkan Indonesia harus pindah Ibu Kota, setidaknya ada 4 alasan kenapa Ibu Kota harus pindah. Setidaknya ada empat alasan yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:

  1. Penduduk Jawa terlalu padat

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa.

Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera.

  1. Kontribusi ekonomi terhadap PDB

Alasan keduanya adalah kontribusi ekonomi pulau pulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek.

  1. Krisis ketersediaan air

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu concern pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Pulau Jawa, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016, mengalami krisis air yang cukup parah.

Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air. Sementara di wilayah Jabodetabek, indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak.

Hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.

  1. Konversi lahan di Jawa mendominasi

Hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2020 dan 2030 sebesar 44,64 dan 42,79 persen menyusul rencana pemindahan ibu kota.

Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2020 menjadi 10,18 persen dan 11,08 persen pada 2030.

Namun sayangnya untuk pembangunan Ibu Kota baru nanti Presiden Jokowi akan menggaet 3 tokoh luar negri. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.

Alasan Jokowi memilih mereka karena Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurutnya, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Hmmm, bukankah bahaya jika membangun sebuah Ibu Kota harus melibatkan asing. Mau tidak mau, mereka akan mengetahui sampai detail bagaimana kota tersebut dibangun, bagaimana konstruksinya, dan juga titik lemah dari kota tersebut. Khawatir jika suatu saat dalam kerjasama ini ada yang berkhianat, maka bisa dengan mudah menguasai Ibu Kota. Sehingga Indonesia yang mendedikasikan diri sebagai negara yang berdaulat bisa terancam.

Apalagi saat ini, untuk pembiayaan pembangunan Ibu Kota Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tiga jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni.

Tiga jalur tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Opsi pemindahtanganan BMN sendiri dapat dilakukan melalui penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal. Sri Mulyani menuturkan penjualan dapat dilakukan ke pihak lain melalui lelang sehingga uang diperoleh untuk kas negara.

Menurut dia, jalur pendanaan melalui APBN harus dipikirkan matang-matang lantaran pendanaan ibu kota dari sumber tersebut dirancang sebesar Rp89,4 triliun, atau 19,2 persen dari total anggaran ibu kota baru sebesar Rp466 triliun. Menurutnya, APBN harus turut serta membiayai ibu kota baru demi memenuhi barang publik (public goods) di lokasi tersebut.

Kemudian, ia menjelaskan tiga jalur penggunaan APBN murni bagi pembiayaan ibu kota secara rinci. Pertama, untuk pengelolaan BMN, terdapat skema yang bisa digunakan.

Di antaranya adalah pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta. Sehingga, negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

Kedua, pendanaan ibu kota baru melalui APBN bisa dilakukan melalui belanja kementerian dan lembaga. Adapun, belanja kementerian dan lembaga ini ditujukan khusus untuk infrastruktur utama, misalnya gedung kementerian dan lembaga, gedung legislatif, hingga sarana pendukung seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Ketiga, jalur pendanaan ibu kota baru melalui APBN murni adalah melalui DAK fisik, yang merupakan bagian dari pos Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, DAK fisik bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan raya, sarana kesehatan, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Rencananya, proses pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan mulai 2020 hingga 2024 mendatang. Sehingga, ibu kota sudah perlahan dipindahkan mulai 2024 mendatang.

Adapun, anggaran ibu kota baru rencananya sebesar Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp89,4 triliun atau 19,2 persen, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun atau 54,4 persen, dan swasta sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
(https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925200053-532-434039/sri-mulyani-usul-jual-aset-negara-demi-pindah-ibu-kota)

Pertanyaan besarnya bagaimana jika semua opsi pembiayaan dilakukan tapi dana yang terkumpul belum mencukupi? Jawabannya pasti mengundang investor luar negeri atau “utang”.

Inilah bedanya pindah Ibu Kota versi Presiden Sukarno dan Presiden Jokowi. Presiden Sukarno memindahkan Ibu Kota karena situasi yang memang sangat genting, sedangkan Presiden Jokowi tidak. Jikalaupun karena masalah humaniora, masih bisa diatas termasuk dalam hal ini masalah banjir.

Jika tetap ngotot pindah Ibu Kota dalam tempo yang sangat singkat, mungkinkah bisa optimal? Apalagi jika semua harus melibatkan kehadiran Asing dalam segaka lini pembangunana. Berfikir pindah Ibu Kota bukan hanya berfikir masalah Jakarta saja, tapi berfikir ini adalah masalah rakyat Indonesia. Wallahu’alam.

Rumahmediagrup/endahsulis1234

Photo by Philipp Birmes on Pexels.com