Awas! Tabung Gas Melon Meledak!

Awas! Tabung Gas Melon Meledak!

Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice

Hu hu hu, pemerintah lagi hobi banget ya bikin rakyatnya penasaran bin kelojotan. Belum selesai rasanya engap bayar iuran BPJS yang naik 100% per bulan Januari 2020, sudah ditambah riuhnya pencabutan subsidi gas melon 3 kg. Ya Rob, kalau begini terus bisa-bisa rakyat bisa miskin secara TSM (terstruktur sistemik dan masif). Bayangkan saja, siapa yang paling banyak menggunakan tabung gas ini, yap! Rakyat dengan penghasilan menengah kebawah. Abang siomay, tukang cilot, martabak, dkk.

Nah, ini yg semakin bikin prihatin yaitu standar miskin versi BPS. Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen).

Asumsi yang dibuat Pemerintah dalam menentukan garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 425.250 perkapita perbulan (sekitar Rp 14 ribu perhari). Penentuan ambang batas kemiskinan tersebut dipertanyakan banyak kalangan. pasalnya, standar Pemerintah dalam menentukan angka kemiskinan tidak logis. Bayangkan, setiap orang dengan pengeluaran Rp 15 ribu rupiah perhari, misalnya, dianggap telah sejahtera. Mereka dianggap bukan orang miskin. Padahal jelas, dengan Rp 15 ribu perhari, orang hanya bisa makan sekali sehari. Itu pun alakadarnya. Lagi pula, manusia hidup tak cuma butuh makan. Apalagi cuma sekali sehari. Manusia hidup juga butuh pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, biaya transportasi, dll. Faktanya, semua itu tidak gratis.

Btw, kabar bahwa pemerintah berencana mencabut subsidi LPG 3 Kg dibantah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Menurut Arifin, rencana pemerintah terkait kebijakan subsidi LPG 3 Kg masih dalam pembicaraan dengan kementerian/lembaga terkait maupun pengusaha-pengusaha yang perlu mendapatkan sumber energi tersebut.

Dilain pihak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

“Belum, itu harus lewat rapat terbatas,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, dikutip dari Detik.com (18/1/2020). Jokowi bilang keputusan mengenai subsidi Elpiji 3 kg dicabut atau tidak pun harus mendengar penjelasan dari kementerian terkait terlebih dahulu. Bisa dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. “Belum, belum sampai di ratas. Nanti kalau sudah di ratas akan disampaikan angka-angka, baru saya memutuskan,” tegas Jokowi.
(https://www.cnbcindonesia.com/news/20200118175526-4-131011/heboh-subsidi-gas-3-kg-dicabut-ini-penjelasan-pemerintah)

Bisa dipastikan jika kenaikan harga gas 3 kg ini benar-benar naik ditengah rendahnya daya beli masyarakat, maka jerit hati nurani rakyat pasti sangat memilukan. Nantinya UKM pun akan terdampak oleh perubahan skema subsidi ini. Hampir bisa dipastikan kalau mereka akan kesulitan berjualan. Kalau pun tetap berdagang, mereka harus bersiap dengan keuntungan yang tak seberapa.

Wajar jika para pedagang keberatan dengan perubahan ini karena bila kebijakan ini berlaku ongkos penjualannya bakal membengkak. Dengan harga gas melon di kisaran Rp37-40 ribu per tabung, mereka hanya bisa memandangi keuntungannya yang terpangkas. Lagi pula sulit menaikan harga karena konsumen pasti tak mau membeli. Naikan harga nanti ditinggal pelanggannya. Kita pesimistis kalau pemerintah bakal memperhatikan kondisi rakyat sekarang ini.

Rumahmediagrup/endahsulid1234