BPJS, Tak Mampu Jadi Solusi Tuntas Kesehatan?

Oleh: Marvha Mirandha
(Aktivis Mahasiswa)

BPJS Kesehatan menunggak pembayaran di RSUD dr Harjono Ponorogo sebesar Rp 40,8 Miliar. Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengancam bakal memutus kontrak layanan BPJS Kesehatan.

“Saya berpikir pembayaran yang menjadi kewajiban kita lebih baik stop saja,” tutur Ipong saat ditemui detikcom di Kantor DPRD Ponorogo, Jumat (15/11/2019). Ipong menambahkan pihaknya rutin membayar iuran namun klaim BPJS Kesehatan dari bulan Mei hingga September 2019 ini belum terbayar sebesar Rp 40,8 Miliar. Dana tersebut cukup besar bagi operasional rumah sakit bahkan adanya tunggakan tersebut pelayanan kesehatan sempat tersendat. Terutama obat dan bahan sekali pakai yang tertahan di suplier farmasi.(detik.com)


Wacana Pemda untuk memutuskan kerja sama dengan BPJS membuktikan bahwasannya BPJS belum bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah kesehatan di negeri ini. Kerugian yang diaalami Pemda menjadi salah satu bukti bahwasannya pihak asuransi hanya “mengakali rakyat saja”.

Kesalahan BPJS bukan semata mata kesalahan salah urus saja dibidang manajemen sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah, namun secara lebih jeli akan kita dapati bahwasannya ini merupakan salah satu bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah atas salah satu hak rakyat yakni terjaminnya “kesehatan”.

Dua konsep batil yang menyebabkan permasalahan BPJS ini terjadi: Pertama, liberalisasi-komersialisasi pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan berbasis asuransi kesehatan wajib. Kedua, liberalisasi fungsi negara. Yakni, negara berlepas tanggung jawab dalam pengurusan hajat pelayanan kesehatan publik dengan berfungsi sebagai regulator bagi kepentingan korporasi khususnya korporasi BPJS Kesehatan.
Kesehatan merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Oleh karenanya dalam pemenuhannya islam tidak akan menjadikan kesehatan sebagai lahan untuk meraih keuntungan, dan tidak dibenarkan pula mengkomersilkannya.

Dalam islam kesehatan merupakan salah satu hak rakyat yang wajib dipenuhi negara dalam rangka tanggung jawabnya meriayyah ummat, selain bidang sandang, pangan, papan, pendidikan dan juga keamanan. Standar pemenuhan pun dilihat dari sisi per individu bukan dalam perhitungan skala masyarakat secara umum. Sehingga kesejahteraan dalam pemenuhan layanan kesehatan akan terpenuhi.
Seorang kholifah dalam islam akan mengupayakan pengadaan layanan kesehatan yang terbaik bagi rakyatnya sebagi bentuk pemenuhan amanah yang diembannya. Maka dari itu tak heran jika dalam islam kesehatan cenderung murah bahkan gratis. Dimasa islam berkuasa tak heran jika fasilitas kesehatan begitu dijamin dengan baik. Kenyamanan pasien pun menjadi prioritas pertama bahkan ada pemisahan antara ruang rawat pasien laki laki dan perempuan. Para dokter dan pelayanan kesehatan yang lain pun merupakan tenaga handal yang bekerja dengan kemampuan yang sungguh sungguh serta dalam pengawasan kholifah secara langsung. Tak sampai disini kepedulian islam terhadap orang yang sakit pun ditunjukkan pula ketika pasien sudah sembuh, rumah sakit akan memberikan pesangon sebagai bentuk pemenuhan nafkah yang harus ditanggungnya, sementara sang pasien belum mampu untuk kembali bekerja.
Islam hanya mengenal prinsip pembiayaan kesehatan berbasis baitul mal yang bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan baitul dan pintu-pintu pengeluarannya sepenuhnya berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa ta’ala, agar negara memiliki finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya, termasuk pembiayaan kesehatan antidefisit
Jika kita renungkan secara seksama tentu akan kita dapati jurang pemisah yang luas, ketika “kesehatan” diurusi dengan aturan Allah yang Maha Sempurna dibanding dengan mengikuti aturan kapitalisme yang konsen utamanya adalah meraih keuntungan sebanyak banyaknya. So, masihkah kita berlama lama mengabaikan segala aturan-Nya? Wallahu ‘alam bis showwab.

Novylestari/rumahmediagrup.com