Diskriminasi Gender Di Tempat Kerja (1)

Sumber gambar : http;//www.lokadata.id/

Diskriminasi Gender Di Tempat Kerja (1)

Seringkali kita mendengar isu diskriminasi gender. Apalagi dalam hubungan industrial. Praktek diskriminasi umumnya terkait gender di tempat kerja. Dan isu ini sebenarnya muncul dalam hubungan peran antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta hubungan sosial di antara keduanya.  Banyak aturan nasional dan internasional telah melarang terjadinya bentuk diskriminasi di tempat kerja.

Gender sebenarnya mengacu pada perbedaan dan hubungan peran sosial di antara dua jenis kelamin. Perbedaan ini banyak dipelajari dan disebabkan karena persoalan budaya yang berubah setiap waktu. Misalnya, di banyak negara, perempuan mengurus anak, tetapi semakin banyak laki-laki juga mengurus anak. Sedangkan jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, yang bersifat universal dan tidak berubah. Misalnya, hanya perempuan yang bisa melahirkan dan hanya laki-laki yang dapat menghasilkan sperma. Pahami perbedaan gender dan jenis kelamin. Namun, yang berkembang dalam masyarakat industri, perbedaan yang terlihat justru pada gender.

Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekejaan. Sedangkan dalam Pasal 6 : setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dan dalam konvensi ILO No.100 tahun 1951 tentang Pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Demikian, negara harus menjamin pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Jaminan ini dapat dilakukan melalui aturan tertulis, seperti Undang-Undang, Perjanjian Perburuhan, dan di dalamnya meliputi bagian penetapan upah atau gabungan dari cara-cara tersebut. Tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerjaan yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan. Yaitu nilai pengupahan yang berlainan antara pekerja/buruh tanpa memandang jenis kelamin melainkan didasarkan atas penilaian pekerjaan yang obyektif atas pekerjaan yang akan dijalankan dan tidak dianggap melanggar azas konvensi ataupun aturan tertulis dan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pekerja dan pemilik usaha (perusahaan).

Referensi :

Borjas, George. 2000. Labor Economics. The McGraw-Hill. United States

rumahmediagrup/Anita Kristina