Diskriminasi Pekerja Migran Perempuan

Sumber gambar : http;//www.lokadata.id/

Diskriminasi Pekerja Migran Perempuan

Sampai sekarang, jumlah tenaga kerja migran perempuan jumlah meningkat dari tahun ke tahun. Di beberapa negara tujuan masih banyak yang meminta tenaga kerja perempuan ini. Bahkan banyak para ahli mengatakan bahwa isu feminisme akan selalu muncul dalam ketenagakerjaan migran ini. Persoalan gender dan diskriminasi jenis kelamin juga mewarnai isu tenaga kerja migran di dunia.

Kecenderungan yang mempengaruhi proses diskriminasi adalah adanya kebutuhan akan tenaga kerja yang terus meningkat, yang didominasi oleh perempuan, tetapi masih saja berkembang pandangan streotipe perusahaan besar atau sebagai masyarakat terhadap pekerja migran perempuan. Mereka melihat bahwa perempuan masih bisa dihargai murah, sifat “patuh” perempuan dijadikan manfaat bagi mereka untuk mengeruk keuntungan. Jadi memang tenaga kerja perempuan masih banyak dibutuhkan, bukan hanya karena keahlian mereka, namun juga harga upah yang murah.

Sementara itu, hal yang terjadi adalah peluang kerja bagi perempuan kecenderungan muncul dari sektor yang tidak regulasinya. Yakni pekerjaan-pekerjaan dalam industri atau jasa yang sifatnya yang informal, atau bahkan tidak tercatat, atau pekerjaan yang bersifat “kriminal”, termasuk seks. Hal ini jika benar, maka perempuan yang seharusnya bisa bekerja secara sah dan tercatat, maka ia terjerumus pada pekerjaan yang tidak tercatat. Hal ini bisa saja terjadi, karena kebutuhan ekonomi yang menjadi alasan bagi mereka untuk memilih ini.

Beberapa diskriminasi yang ditemui perempuan pekerja migran adalah persoalan kondisi kerja yang eksploitatif terhadap upah, jam kerja, kontrak kerja. Persoalan pada pembatasan kebebasan bergerak. Dan diskriminasi pasar tenaga kerja terhadap perempuan masih banyak di lingkungan kerjanya (kondisi kerja yang berbahaya, kekerasan, rasisme, dan kemampuan pekerja migran dalam menegakkan haknya).

Rentannya kondisi kerja yang eksploitatif, terutama berhubungan dengan upah, jumlah jumlah kerja, dan kotrak. Hal ini memaksa terjadinya pelanggaran hukum nasional maupun internasional. Pekerja perempuan ini juga menghadapi sederet pelanggaran dalam hal kompensasi. Walaupun mereka dibayar tepat waktu dan sesuai kontrak kerja. Namun, majikan bisa saja memberikan dan mempertimbangan potongan upah karena hutang yang harus dibayarkan pada perusahaan agen. Mereka menawarkan kepada majikan si pekerja dengan pilihan untuk “mengembalikan” semua biaya yang telah ia keluarkan selama si pekerja itu berada dalam tanggungan perusahaan agen tenaga kerja. Hal ini dianggap hutang. Dan biasanya si pekerja tidak bisa menolak, karena tidak ada pilihan lainnya.

Dalam kondisi rentan, banyak majikan yang memanfaatkan kondisi ini. Mereka memaksa untuk pekerja bekerja di luar jamnya. Sering tanpa istirahat, atau tanpa waktu senggang. Bahkan “kehadiran” setiap saat biasanya merupakan ciri dari pekerjaan rumah tangga bagi perempuan, suatu anggapan yang sejalan dengan asumsi bahwa gender berhubungan dengan peran perempuan dalam rumah tangga. Demikian juga jika kalaupun ada peraturan yang berlaku, peraturan diskriminatif yang membenarkan pekerjaan asisten rumah tangga melebihi jam normal kerja, mereka lebih panjang dan bekerja melebihi jam kerja (12-16 jam di beberapa tempat).

ILO menjelaskan, beberapa isu diskriminasi gender pada pekerja perempuan terjadi karena tidak adanya standar kerja. Standar ini termasuk penghargaan terhadap kondisi kerja. Minimum pada toleransi terhadap pembatasan gerak pekerja dan memberikan perlindungan kerja. Tidak menganggap mereka sebagai pekerja yang diperlakukan seenaknya.

rumahmediagrup/Anita Kristina