FKUB

::FKUB::

Pasti ada yang masih asing dengan singkatan di atas. Yup, begitu banyak akronim yang bermunculan sampai saat ini, sampai akhirnya kita mungkin agak kesulitan mengingat. Hanya akronim-akronim yang sering kita jumpai yang mudah untuk diingat.

Beberapa hari lalu, saya berkesempatan menghadiri acara yang digawangi oleh salah satu organisasi kemasyarakatan, yaitu FKUB. Apa sih FKUB itu?

FKUB merupakan kepanjangan dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Ooo itu toh, pasti di antara kita akan berujar, “Oo…itu”. Bertempat di sebuah Rumah Makan dengan nama Dapur Panus 21. Karena letaknya tak jauh dari jembatan Panus yang legend di kota Depok. Konon jembatan Panus dibangun sejak jaman Belanda masih wara-wiri. Arsiteknya seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Stefanus Jonathan, makanya diberi nama jembatan Panus. Eh kok jadi ke sini, cerita jembatan Panusnya nanti diterusin di lain episode ya.

Balik ke FKUB…

Ternyata FKUB di kota Depok cukup aktif keberadaannya. Diketuai oleh Habib Muhsin Al-Aththos. Bersama dengan staf harian lainnya yang mewakili setiap pemuka agama yang ada di kota Depok.

Menarik sekali untuk saya FKUB ini. Kali pertama saya hadir dalam acara yang berkenaan dengan forum diskusi lintas agama. Mewakili Fatayat, saya bersama dua sahabat Fatayat ikut serta di dalamnya hingga selesai.

Acara yang dimulai sejak jam 9 pagi hingga 12 siang, membahas seputar eksistensi FKUB sebagai lembaga yang mengayomi umat beragama yang heterogen di kota Depok ini.

FKUB dibentuk oleh Majelis-majelis agama yang difasilitasi oleh negara. FKUB merupakan organisasi mandatori, mengawal PBM (Peraturan Bersama 2 Menteri) no.9/8 th.2006. Para pengurusnya adalah perwakilan dari majelis-majelis agama. Antara lain, Islam ada 11 orang, Kristen protestan 2 orang (PGI), Katolik 1 orang, Hindu 1orang (PHDI), Konghucu 1orang (Matakin), Budha 1orang (walubi)..

Dalam pertemuan ini, Perwakilan Walubi, Bapak Nyoman yang juga menjadi pengurus harian di FKUB menambahkan bahwa Peraturan Bersama dua Menteri (PBM) ini adalah pembaharuan dari SK 2 menteri. No.1 th. 1969. Mengenai pendirian rumah ibadah. Beliau menegaskan bahwa sudah menjadi tugas kepala daerah untuk membina kerukunan umat beragama.

Salah satu fungsi mendasar FKUB adalah membantu memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Seperti syarat-syarat untuk mendapatkan IMB rumah ibadah.

Tidak ketinggalan pula, satu narsum yang mewakili kaum perempuan, yaitu Ibu Setiorini dari Dinas Perlindungan anak dan keluarga. Beliau menyampaikan dengan singkat bagaimana seharusnya peran perempuan kota Depok dalam kerukunan umat beragama. Menyinggung pula mengenai angka perceraian yang semakin tinggi di Depok, yang disebabkan oleh faktor finansial kemudian disusul sebab lainnya yaitu KDRT baik verbal/non verbal. Di sinilah lembaga seperti FKUB bisa menjadi pengayom bagi perempuan agar tetap menjadi sosok Ibu yang menjadi simpul pengikat kerukunan dalam rumahnya dan lingkungan secara luas. Tentu saja dengan dukungan penuh dari sosok Ayah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan lahir dan batinnya.

Wallahu a’lam
Dapur Panus 21, 28112020
FA1805

rumahmediagroup//afafaulia