Cloud Hosting Indonesia

ISBN Oh ISBN

ISBN Oh ISBN

ISBN, ada yang tahu kepanjangannya?

ISBN adalah International Standard Book Number.

Menurut Perpusnas, ISBN adalah deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap nomor memberikan identifikasi unik untuk setiap terbitan buku dari setiap penerbit, sehingga keunikan tersebut memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi toko buku, perpustakaan, universitas maupun distributor.

ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Perpustakaan Nasional RI merupakan Badan Nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT (Katalog Dalam Terbitan).

Proses pendaftaran penerbit, permintaan ISBN dan KDT telah dibuat lebih mudah dengan layanan satu pintu. Sekali informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi bagian dari database bibliografi dan akan muncul di terbitan Katalog Dalam Terbitan di Perpustakaan Nasional, yang memungkinkan perpustakaan maupun toko buku yang mencari terbitan untuk dibeli mengetahui informasi terbitan terbaru.

Nah, masalah ISBN menjadi heboh sejak bulan April 2022 kemarin. Terlalu banyaknya ISBN yang diajukan tidak sebanding dengan jumlah deposit di perpusnas. Sehingga, membuat pihak perpusnas memutuskan untuk memblokir akun beberapa penerbit secara bertahap. Beberapa penerbit pun ada yang ditahan pengajuan ISBN-nya.

Ada beberapa point yang diutarakan oleh IKAPI tentang persoalan ISBN, berikut penjelasannya:

  1. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) telah berkomunikasi dengan Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Bpk. Suharyanto, S.Sos, M.Hum, terkait dengan pemblokiran akun penerbit untuk pendaftaran ISBN maupun kelambatan proses pendaftaran ISBN. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memahami persoalan ini sekaligus mengambil langkah mitigasinya. Mohon dibaca dengan cermat.
  2. Terjadi lonjakan ISBN dalam kurun lima tahun terakhir ini, tercatat sebanyak 76.048 pada 2017, 95.852 (2018), 123.227 (2019), 144.793 (2020), dan 159.330 (2021). Bahkan pada tahun ini, hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, sudah tercatat lebih dari 50 ribu ISBN. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyadari lonjakan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk kelambatan karena Perpusnas telah memiliki standardisasi bahwa satu judul harus selesai dalam waktu tiga hari.
  3. Perpusnas mencatat banyak kasus pembatalan pemakaian ISBN oleh penerbit serta penggunaan yang amat sedikit atas blok ISBN, misalnya dari jatah 10 judul pada satu blok ISBN, hanya terpakai 2-3 saja. Atas kasus-kasus tersebut, Perpusnas menerima teguran dari pengelola ISBN internasional. Mereka menahan pemberian blok ISBN baru sampai dengan penataan dilakukan kepada para penerbit yang membatalkan penggunaan ISBN atau institusi yang hanya menggunakan 2-3 judul dari 10 yang diberikan pada blok ISBN. Salah satu solusi, Perpusnas kemudian memecah satu blok ISBN untuk tiga penerbit, masing-masing mendapatkan jatah 3-4 judul. Kebijakan ini hanya untuk penerbit pemula.
  4. Perpusnas juga menemukan pelanggaran penggunaan ISBN berupa pergantian judul oleh penerbit yang turut menjadi catatan lembaga ISBN pusat dan turut berperan dalam lahirnya teguran dan sanksi.
  5. Perpusnas mencatat banyaknya institusi non-penerbitan, misalnya yayasan, yang hanya menghasilkan 1-2 judul untuk mendapatkan ISBN dalam kurun 5 tahun. Perpusnas mengambil langkah untuk memperketat, bahkan menyetop, pemberian ISBN kepada institusi semacam ini, serta kepada penerbit yang menurut pantauan mereka tidak menunjukkan perkembangan.
  6. Perpusnas mencatat banyak penerbit yang hanya mencetak sekitar 5 eksemplar buku per judul untuk kepentingan para penulis, misalnya agar karya tulis mereka diakui negara.
  7. Salah satu penyebab terjadinya ledakan pemblokiran adalah perubahan kewajiban minimal serah simpan dari 50 persen plus 1 judul (sesuai Perka Perpusnas yang tersurat dalam situs Perpusnas) menjadi 75 persen plus 1 judul. Perpusnas menekankan bahwa kewajiban sesuai UU sesungguhnya adalah 100 persen. Namun, Perpusnas tidak akan menggunakan pola 50 persen maupun 75 persen itu lagi untuk memblokir akun penerbit. Ketentuan baru akan dikomunikasikan kepada penerbit dan Ikapi.
  8. Perpusnas juga mengetahui adanya kewajiban mencantumkan ISBN pada buku-buku yang didaftarkan untuk mendapatkan penilaian di Pusat Perbukuan (Pusbuk) Kemendikbud dan Puslitbang Lektur Kemenag sebagai buku teks maupun nonteks di sekiolah/madrasah. Tingkat ketidaklulusan penerbit dalam penilaian tersebut cukup tinggi, berkisar 80 persen, sehingga banyak ISBN tak terpakai karena buku yang tak lulus penilaian tersebut batal terbit. Perpusnas sudah berkomunikasi dengan kepala Pusat Perbukuan maupun kepala Puslitbang Lektur dan menyatakan tidak lagi mengeluarkan ISBN bagi keperluan penilaian tersebut dan hanya memberikan ISBN bagi buku yang sudah pasti diterbitkan.
  9. Kepala Perpusnas telah mendiskusikan kesulitan penerbit terkait ISBN dengan Kepala Pusat Bibliografi pada Jumat 11 Maret 2022. Perpusnas berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha penerbit-penerbit profesional yang tergabung dalam Ikapi dan memberikan solusi terkait keterlambatan ISBN maupun pemblokiran.
  10. Perpusnas akan membuat form untuk anggota Ikapi yang berisi pernyataan bahwa penerbit akan memenuhi ketentuan serah simpan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penerbit yang telah menandatangani pernyataan dengan meterai Rp 10 ribu tersebut akan dibebaskan dari pemblokiran. Untuk selanjutnya, penerbit diminta melunasi kewajiban serah simpan atas buku-buku sesuai judul yang tercatat di Perpusnas.
  11. Perpusnas akan memberikan keterangan resmi terkait ISBN ini pada Senin 14 Maret 2022 sekaligus mengedarkan form kesediaan penerbit untuk mematuhi ketentuan serah simpan agar pemblokiran dapat diakhiri.

Munculnya peraturan baru membuat banyak pihak (Penerbit, Yayasan, Instansi, maupun Penulis) kecewa. Karena, ISBN dianggap sebagai kunci utama terbitnya sebuah karya yang disebut buku.

Aturan baru di Perpusnas, judul-judul buku yang diajukan untuk diterbitkan dengan skala terbatas atau kalangan sendiri, bisa diterbitkan tanpa adanya ISBN. Seperti tertera di bawah ini;

“Buku yang diterbitkan terbatas/untuk kalangan sendiri atau yang penyebarannya tdk luas, dicetak terbatas dan tdk memiliki web/link sebagai akses keberadaannya, tidak perlu memintakan ISBN. Silahkan diterbitkan tanpa ISBN.”

Awalnya, kami tidak terlalu mempedulikan masalah ISBN ini. Bila dilihat dari point-point yang disebutkan di atas, Rumedia kemungkinan aman dan tidak menyalahi peraturan dari Perpusnas. Ketika heboh terkait banyak penerbit yang diblokir perpusnas, kami masih mendapatkan nomor ISBN. Namun, beberapa minggu lalu, kami mendapatkan pemberitahuan bahwa judul yang diajukan tidak mendapatkan ISBN.

Beberapa judul bahkan kami ajukan hingga 3 kali, tapi tetap berujung penolakan ISBN dengan alasan seperti tertera di atas (gambar).

Bila menyelidik ke peraturan yang disebutkan IKAPI, sepertinya kami tidak melanggar peraturan dari perpusnas. Seperti dijelaskan di bawah ini:

Di point tiga, “Perpusnas mencatat banyak kasus pembatalan pemakaian ISBN oleh penerbit serta penggunaan yang amat sedikit atas blok ISBN, misalnya dari jatah 10 judul pada satu blok ISBN, hanya terpakai 2-3 saja. Kami selalu mengajukan ISBN maksimal 10 blok dan semuanya terpakai (terbit) sesuai jadwal.

Di point empat, “Perpusnas juga menemukan pelanggaran penggunaan ISBN berupa pergantian judul oleh penerbit yang turut menjadi catatan lembaga ISBN pusat dan turut berperan dalam lahirnya teguran dan sanksi.” Kami pun tidak pernah mengganti judul yang diajukan dengan diterbitkan berbeda. dari 404 judul yang diajukan, hanya satu judul yang namanya berganti susunan katanya saja, tidak mengubah arti dari judul (ada insidental internal). Selebihnya sesuai yang diajukan.

Di point enam, “Perpusnas mencatat banyak penerbit yang hanya mencetak sekitar 5 eksemplar buku per judul untuk kepentingan para penulis, misalnya agar karya tulis mereka diakui negara.” Kami selalu mencetak 100 – 500 eksemplar di cetakan pertama setiap judul. Itu pun hanya untuk buku antologi. Banyak juga buku-buku solo yang dicetak, lebih dari 500 eksemplar. Yang menjadi pertanyaan di point enam, dari mana pihak perpus tahu buku dengan judul tertentu dicetak hanya 5 eksemplar. Sedangkan, tidak ada pendataan terhadap Penerbit dan di pengajuan pun tidak dicantumkan kolom jumlah minimal cetak. Perlu diketahui pula, bahwa tidak ada peraturan minimal cetak untuk buku bisa mendapatkan ISBN. Syaratnya hanya buku yang telah diterbitkan wajib menyerahkan deposit 2 eksemplar ke Perpusnas dan 1 eksemplar ke perpusda.

Di point tujuh, “Salah satu penyebab terjadinya ledakan pemblokiran adalah perubahan kewajiban minimal serah simpan dari 50 persen plus 1 judul (sesuai Perka Perpusnas yang tersurat dalam situs Perpusnas) menjadi 75 persen plus 1 judul. Perpusnas menekankan bahwa kewajiban sesuai UU sesungguhnya adalah 100 persen. Namun, Perpusnas tidak akan menggunakan pola 50 persen maupun 75 persen itu lagi untuk memblokir akun penerbit. Ketentuan baru akan dikomunikasikan kepada penerbit dan Ikapi.” Kami selalu menyerahkan deposit ke Perpusnas setelah buku diterbitkan. Memang tidak langsung diserahkan, melainkan ditumpuk hingga beberapa belas judul. Namun, masih batas waktu 3 bulan (seperti peraturan penyerahan deposit). Lalu, ketika mengecek di situs deposit perpusnas yang diakses sekitar bulan Desember 2021 (sayangnya saat ini tidak bisa dibuka lagi situsnya, jadi sulit memberikan data akurat), dari 404 judul yang diajukan, hanya sekitar 20-an judul yang belum diserahkan ke bagian deposit. Artinya, itu tidak lebih dari 10% kekurangannya. Nah, masalah pemblokiran pun, sampai saat tulisan ini dibuat, kami tidak mendapatkan email dari perpusnas maupun IKAPI, apakah akun kami diblokir atau hanya ditangguhkan? Jadi, masih mengambang.

Di point-point lainnya hanya sebuah pernyataan dan pemberitahuan terkait ISBN.

Baik, sampai di sini, kami bingung. Mau seperti apa buku-buku yang masih antri terbit. Karena, kebijakan dari perpusnas sendiri masih membingungkan, bagi kami (Penerbit) khususnya.

Keputusan Akhir

Menunggu kejelasan Penerbit Rumedia dengan Perpusnas (dalam hal ini terkait ISBN) tentu akan sangat lama. Tidak tahu sampai kapan Rumedia bisa mendapatkan ISBN lagi. Sehingga, kami memutuskan untuk mengambil tindakan. Yaitu pergantian ISBN yang dikeluarkan oleh Perpusnas, diganti menjadi 3 QRis. Pertama memakai QRCBN, kedua QRCWR, dan ketiga QRCPB.

QRCBN tentu tidak asing lagi bagi para Penerbit maupun penulis. Sejak polemik ISBN muncul, maka QRCBN menjadi naik daun. Banyak Penerbit maupun Yayasan yang terdampak pemblokiran ISBN beralih ke QRCBN. Fungsi QRCBN tidak jauh seperti ISBN, sebagai identitas buku yang diterbitkan. Penggunaannya sangat mudah tinggal scan barcodenya langsung muncul identitas buku. Kegunaan lainnya bisa langsung bayar atau beli sesuai dengan link yang terdapat di QRCBN tersebut. Jadi lebih mudah untuk melakukan transaksi. bisa diakses di mana pun dan kapan pun tidak perlu harus lewat toko buku. Lalu apa itu QRCBN? QRCBN Adalah Aplikasi pengidentifikasi Buku dengan teknologi terbaru dengan QR Code, dimana hasil pindainya akan menampilkan lebih banyak informasi tentang buku yang sudah diterbitkan. Layanan QRCBN sepenuhnya Gratis. Setiap Buku yang terbit akan memiliki Nomor Identifikasi yang Berbeda. QRCBN Menerbitkan QR Code identifikasi buku untuk perusahaan Penerbitan.

Nah, Penerbit lain hanya menggunakan 1 QRis saja. Sedangkan, Rumah Media menggunakan 3 QRis. QRCBN semua penerbit Indie sudah menggunakannya. Sedangkan QRCWR dan QRCPB hanya kami yang mnerapkannya. Karena kami pelopor bukan pengekor.

Apa itu QRCWR?

QRCWR singkatan dari QRis Code Web Resmi. Kami membuat singkatan ini supaya mudah diingat dan jadi pembeda dengan penerbit lainnya. Jadi, Ketika Sobat Rumedia memindai kode QRCBN, maka akan terhubung ke info penerbitan buku tersebut, termasuk link penjualan buku di situs resmi penerbit. Nah, QRCWR adalah jalan pintas menuju situs resmi Penerbit Rumedia. Di sana pun sudah lengkap dengan data terbitan buku disertai deskripsi/blurb, harga dan jumlah stok buku. Tidak hanya itu, Sobat bisa langsung membeli atau pesan langsung di situs resmi kami. Situs resmi untuk jualan produk-produk Rumedia bisa cek di https://tokoonline.rumahmediagrup.com/

Apa itu QRCPB?

QRCPB adalah QRis Code Play Book. Code ini langsung terhubung ke link penjualan buku dalam bentuk digital melalui Google Play kategori buku atau Play Book. Sebenarnya, jika Sobat membuka QRCWR, di deskripsi produk sudah disediakan link menuju Play Book. Namun, lagi-lagi kami membuat jalan pintas bagi pembaca/pembeli yang ingin mengoleksi buku-buku Rumedia (Penerbit Rumedia, NuBar – Nulis Bareng, DTC Publishing) dalam bentuk digital yang hanya bisa dibaca di gawai.

Baik, kesimpulan dari tulisan ini adalah, mau pakai ISBN ataupun QRis, tidak masalah selama kita membuat tulisan yang berkualitas dan promosi yang berkesinambungan. Karena, buku akan tersampaikan keilmuan dan target pasarnya selama Anda yang mengaku penulis, tidak menyerah untuk terus berkarya dan mengenalkan karya tersebut pada khalayak luas.

Semoga bermanfaat.

Salam Literasi

Rumah Media Grup

Cerdas Membangun Bangsa