KAYA TAK BERDAYA

Kaya Tak Berdaya

Menurut UNCLOS (1982) Indonesia memiliki 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 km2 perairan zona ekonomi eksklusif, jika ditotal luas wilayah laut mencapai 5,9 juta km2. Dunia Internasional mengakui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara dengan iklim tropis ini menyimpan kekayaan sumber daya alam hayati, jika di dunia terdapat 7.000 spesies ikan, 2.000 spesiesnya ada di Indonesia. Potensi laut lainya seperti, udang, moluska, mutiara, teripang, karang dan sebagainya, juga mengisi laut Indonesia.

Indonesia juga berjaya dengan potensi sumberdaya mineral dan energi. Kawasan pesisir dan laut merupakan pengasil 70% minyak dan gas bumi Indonesia. Strategisnya posisi Indonesia, dengan estetika lingkungan yang tak tertandingi oleh negara kepulauan lain. Keindahan alam dengan gugusan pulau memiliki nilai tersendiri bagi Indonesia di mata dunia. Hal di atas belum semua potensi Indonesia yang terkuak, masih banyak lagi laporan ilmiah terkait hasil bumi dan beberapa temuan ilmiah lainya.

Tetapi semua itu berbanding terbalik dengan fakta begitu terpuruknya Indonesia.  Berdasarkan berita yang dirilis detikfinance/ 21 Juni 2019, menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyatakan hutang Indonesia tembus hingga 4.571 triliun, angka yang cukup fantastis yang harus ditangggung. Hal ini jelas akan berdampak pada kehidupan rakyat, menurut Worl Helath Organization (WHO) 7,8 juta balita di Indonesia menderita stunting. Laporan News CNBC Indonesia (28 November 2019) “Menurut Presiden jokowi, saat ini angka stunting di Indonesia cukup tinggi, dari data bank dunia menunjukkan 54% pekerja Indonesia dulunya adalah balita yang mengalami stunting dan akan menargetkan turunkan angka stunting pada 2024” Fakta yang sangat membuat miris, hal ini terjadi pada negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah. Fakta ini hanya sebagian kecil bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam namun berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan rakyatnya.

Regulasi perekonomian dengan keuntungan bukan untuk rakyat yang tengah membalut tatanan kehidupan ini. Kita sadari atau tidak, ada yang salah dengan sistem yang tengah berjalan. Gelombang kapitalisme tengah memporak-porandakan tatanan kehidupan secara global. Pergerakan sistem ini juga mempengaruhi bagaimana pengelolaan sumber daya alam, mengurus kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi rakyat. Hingga yang terjadi adalah privatisasi sumber daya alam yang ditopang oleh tangan-tangan perusahaan multinasional.

Kita mestinya kembali kepada Islam, yang mengatur bagaimana hasil bumi itu dikelola dengan benar. Islam menetapkan bahwa sumber daya alam itu adalah milik umum, pengelolanya diserahkan kepada negara, kemudian hasilnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat. Rasulullah bersabda:

“Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalah tiga hal, yaitu air, api, dan rumput” (HR: Ibnu Majah)

Seluruh aktivitas muslim terikat dengan hukum syara. Untuk menerapkan syariat Allah dibutuhkan  negara dengan dasar Ilahiyah yang menjalankan dan mengawasinya. Jika umat manusia meninggalkan apa yang telah Allah tetapkan, yang terjadi adalah rakyat yang dirugikan  dan dizalimi seperti sekarang ini.

Sumber:

United Nations, United Nations Convention on The Law of The Sea. 10. December 1982.

Lasabuda R. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal ilmiah Platax. Vol. 1-2. ISSN: 2302-3589

https://finance.detik.com/berita-ekonomi bisnis/d-4629228/utang-pemerintah tembus-rp-4570-t-kemenkeu-masih-aman

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128181409-8-118845/jokowi-targetkan-angka-stunting-akan-turun-di-2024

rumahmediagrup/firafaradillah