Kebijakan Publik dalam Migrasi

sumber gambar: www.sdmindonesia.com

Kebijakan Publik dalam Migrasi

Kebijakan terkait dengan migrasi  adalah hal yang sangat kompleks dan seringkali terjadi ketimpangan antar kebijakan, atau bahkan terjadi overlapping kebijakan. Kebutuhan tantangan kebijakan jangka pendek, yaitu terpenuhinya kekurangan keterampilan yang harus dimiliki imigran.  Dalam jangka panjang, yaitu terkait kebijakan perencanaan kependudukan dan migrasi.

Seringkali, kebijakan ketenagakerjaan/migrasi fokus pada tunjangan dan perlindungan. Hal ini terkait dengan eksploitasi pada upah, jam kerja dan kondisi kerja yang buruk. Namun, tantangan kebijakan publik seputar migran bukan hanya sebatas pada daerah tujuan. Di daerah asal migran akan banyak kehilangan tenaga produktif dan sumber potensi keterampilan warganya. Kondisi ini dikenal dengan istilah brain drain. Buruh migran yang mengirimkan remintansi ke negaranya akan menjadi keuntungan jangka pendek bagi keluarganya. Tetapi akan menjadi bencana jangka panjang bagi negaranya. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka dibutuhkan kebijakan yang berfungsi sebagai mediator pendukung persoalan ketenagakerjaan migrasi. Kebijakan mengatur strategi kompetitif yang dimaknai sebagai harapan atas sebuah kepatuhan pada aturan tertentu menuju tujuan kebaikan bersama.

Beberapa kebijakan yang terkait difokuskan pada :

  1. Pemerintah mengambil keputusan bahwa pekerja migran pedesaan diatur pada perencanaan kota. Pembangunan infrastruktur kota dilakukan untuk melindungi layanan publik, meliputi pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan perumahan bagi pekerja migran harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan kota. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tempat tinggal migran, pencatatan administrasi dan penciptaan keamanan dengan baik. Layanan publik bertujuan untuk memfasilitasi pekerjaan dan tempat tinggal serta budaya. Perencanaan pembangunan kota harus mempertimbangkan komunitas pedesaan pinggiran meliputi perumahan, perdagangan, dan infrastruktur. Kebijakan harus juga diintegrasikan ke dalam perencanaan kota secara keseluruhan.
  2. Kebijakan harus memuat asas adil dan membangun jaminan sosial yang utuh bagi semua warga, tidak terkecuali bagi pekerja migran. Perlakuan tidak adil biasanya ditemui pada jenis pekerjaan dan upah. Peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada pekerja migran biasanya cenderung diskriminatif, kecuali pekerja migran memiliki profesional yang sama dengan kemampuan penduduk asli, atau memiliki kemahiran lebih jika dibandingkan dengan  penduduk asli.
  3. Pemerintah mengembangkan perusahaan kota dan ekonomi sebuah daerah untuk mempromosikan tenaga kerja pedesaan. Populasi pekerja migran sangat besar sehingga tidak mungkin mereka menguasai kota, karena ada kebijakan tertentu yang tidak mendukung pekerja migran untuk menjadi penduduk tetap. Banyak dari mereka tinggal di kota, bekerja di kota. Dampaknya adalah perusahaan kota berkembang, tetapi mereka tidak mudah memeroleh kesempatan untuk menjadi penduduk tetap.
  4. Kebijakan terkait pelatihan pekerja migran. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan pekerja migran desa dan kualitas secara keseluruhan. Pelatihan juga dilakukan sebelum pemerintah mengirimkan mereka ke luar negeri.

Kebijakan dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas penduduk dan pekerja migran. Pengaturan khusus dan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas tersebut sebagai bagian dari perencanaan investasi sumber daya manusia menuju penduduk yang berkualitas dan bermartabat.

rumahmediagrup/ Anita Kristina