Merdeka Belajar
Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan Pendidikan bernutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia. Pendidikan bermutu terlihat dari angka partisipasi yang tinggi dari semua jenjang, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata.
Peranan guru bukan hanya sebagai pemberi informasi tapi fasilitator dalam kegiatan belajar. Murid adalah pemimpin pembelajaran sehingga belajar menjadi bermakna. Pentingnya sosialisasi dan kerja sama untuk memupuk keterampilan sosial dan soft skill.
Kebijakan Merdeka Belajar dibagi menjadi beberapa episode, yaitu:
Episode I. Pada episode ini Kemendikbud menetapkan 4 pokok kebijakan, di antaranya: UN diganti AKM, USBN diserahkan kepada sekolah, penyederhanaan RPP, dan perluasan zonasi dalam PPDB.
Epiaode II. Pada episode ini dikenal Kampus Merdeka. Kemendikbud melakukan beberapa kebijakan yaitu: persyaratan pendirian prodi baru, sistem akreditasi, badan hukum perguruan tinggi dan kuliah 3 semester di prodi lain.
Episode III. Kemendikbud mengubah bantuan dan BOS tahun 2020. Pengunaannya dengan prinsip fleksibelitas. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan terutama kesejahteraan guru honor.
Episode IV. Episode ini berkaitan dengan Program Organisasi Penggerak (POP). Tujuannya memberdayakan organisasi masyarakat membangun sekolah penggerak.
Episode V. Pada episode ini, Kemendikbud meluncurkan Progran Guru Penggerak (PGP). Program ini berfokus pada pedagogi dan berpusat pada murid dan pengembangan holistik.
Episode VI. Kemendikbud meluncurkan program Transformasi Dana untuk Pendidikan Tinggi. Tujuannya melahirkan talenta-talenta yang unggul di kancah dunia.
Episode VII. Episode ini tentang Program Sekolah Penggerak. Tujuannya mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.
Episode VIII. Kemendikbud meluncurkan program SMK Pusat Keunggulan. Ini merupakan tatangan SMK menghasilkan lulusan siap di dunia kerja.
Saifulamri/ rumahmediagrup
