Pemberdayaan Dan Penguatan Perempuan Mempertegas Proyek Kapitalisasi

Pemberdayaan Dan Penguatan Perempuan Mempertegas Proyek Kapitalisasi

Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice

Berbicara masalah perempuan selalu kaya dengan berbagai topik dan tema. Bahkan perempuan dari sisi feminisnya tidak pernah habis untuk dibahas. Apalagi perempuan juga mampu berbagi peran dalam sektor domestik maupun publik. Sehingga jika para perempuan yang mampu aktif di dua sektor itulah yang bisa disebut sebagai perempuan yang berdaya dan kuat. Apakah benar pernyataan tersebut?

Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, mengajak kaum perempuan di Trenggalek menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Menurut Novita, hal tersebut dikarenakan perempuan menempati posisi sentral dalam keluarga. Ajakan itu disampaikan istri Bupati Trenggalek saat menjadi salah satu narasumber dalam seminar perempuan di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (9/12/2019).
(http://humassetda.trenggalekkab.go.id/berita/desember/2194-novita-hardini-ajak-perempuan-jadi-agen-perubahan)

Harapan besarnya para perempuan di Trenggalek khususnya dan Indonesia umumnya bisa memiliki peran, berdaya, dan kuat di tengah masyarakat, baik dalam perekonomian maupun pembangunan. Dengan menjadikan para perempuan aktif di sektor publik.

/Stunting dan Pernikahan Dini Masih Menjadi Isu Utama/

WHO menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek. Ini juga yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan status gizi buruk.
(https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/24/p30s85396-who-78-juta-balita-di-indonesia-penderita-stunting)

Tingginya kasus stunting di Indonesia menjadi target utama untuk bisa dituntaskan dengan menggaet para perempuan yang notabene sebagai seorang ibu, yang setiap hari bergelut dengan anak, sekaligus sebagai ahli gizi keluarga, serta sebagai manager keuangan. Harapannya ketika dimungkinkan ada kurangnya dalam masalah ekonomi, para ibu bisa berdaya untuk membantu menutup keuangan keluarga. Sehingga hasilnya keluarga sehat, rumah tangga selamat.

Apalagi jika merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tentang tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu yang memang semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa.

Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasang keluarga yang bercerai tahun itu. Jumlah yang tidak bisa terbilang sedikit. Apalagi terpapar bukti, perceraian terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun. Kebanyakan kasus perceraian dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian.
(https://www.era.id/read/lYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia)

Jika diperhatikan secara seksama bisa ditarik kesimpulan, mengapa stunting dikaitkan dengan pernikahan dini yang menurut para aktivis pemberdayaan perempuan berkonotasi negatif. Yang dalam kacamata mereka menikah dini akan menurunkan daya produktivitas sehingga menyebabkan buruknya gizi keluarga dan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.

/Proyek Kapitalisasi Perempuan/

Pemberdayaan dan penguatan perempuan dengan menjadikan para perempuan sebagai tokoh sentral termasuk dalam menyelesaikan kasus stunting dan tingginya perceraian dalam usia dini ibarat racun berbalut madu. Sangat manis dan melenakan.

Adapun program tersebut ditiap-tiap daerah sudah sejalan dengan program pemberdayaan perempuan nasional. Program tersebut meliputi 4 point, yaitu:

  1. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program KLA telah dijalankan oleh Kemen PPPA sejak 2006. Pada 2010 program KLA direvitalisasi agar lebih dipercepat capaiannya dan terinternalisasi ke seluruh pelosok Tanah Air. Terhitung pada Juli 2018, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 389 kabupaten/kota telah menginisiasi untuk mewujudkan KLA.
  2. Jelajah 3Ends. Arti dari 3Ends sendiri adalah End Violence Against Women and Children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), End Human Trafficking (akhiri perdagangan manusia), End Barriers To Economic Justice (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan).
  3. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Melalui program ini masyarakat diharapkan memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku yang mengedepankan perlindungan anak. Sasaran program PATBM adalah anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan PATBM didukung dengan adanya pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung. Misalnya seperti pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), lembaga kesejahteraan sosial (LKS), atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan.
  4. Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). PUSPA bertujuan untuk memperkenalkan program unggulan Three Ends (3Ends). Selain itu, juga untuk mengumpulkan dukungan dari lembaga masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk membangun sinergi antara Kementerian PPPA, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media pada level daerah. Tujuan akhir dari program PUSPA adalah untuk percepatan dan efektivitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. Dalam program ini juga akan ada sesi berbagi pengalaman dan gagasan inovatif, berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

    Perempuan yang berdaya dan kuat, adalah mereka yang bisa memberikan tambahan financial bagi keluarga. Hal tersebut nampak secara kasat mata dari program yang disusun secara nasional. Materi dalam hal ini adalah uang menjadi tujuan nyata dari semua pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.

    Tenaga kerja murah, telaten, mampu berkonsentrasi dalam beberapa pekerjaan sekaligus, serta mindset yang tertanam bahwa perempuan harus berdaya, menjadi nilai plus bagi para perempuan. Dan perusahaan adalah satu dari beberapa pihak yang diuntungkan dengan perubahan mindset ini.

    Terlebih lagi Negaralah yang akan mendapatkan nilai terbanyak, karena dengan berdayanya para perempuan akan “meningkatkan ekonomi” nasional. Padahal jika dikembalikan lagi pada dasar permasalah stunting maupun tingginya angka perceraian secara nasional, bukan terletak pada berdaya tidaknya perempuan. Namun terletak pada buruknya pelayanan dan pengurusan Negara untuk kesejahreraan rakyat.

    Karena jika Negara bagus dalam pelayanan dan pengurusan kesejahteraan rakyat, dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, masalah stunting tidak mungkin terjadi jika dilihat bahwa Indonesia adalah negara agraris. Termasuk jika pengaturan sistem sosial (tata perguaulan), penanaman aqidah -pembagian hak kewajiban suami istri-, penyediaan lapangan kerja, benar-benar dijalankan oleh Negara sesuai porsinya maka angka perceraian bisa ditekan. Karena masalah ekonomi dan perselingkuhan adalah masalah utama yang menyebakan perceraian.

    Disinilah yang harus diperhatikan, jika menyelesaikan permasalahan. Karena dengan memaksa perempuan untuk berdaya dan kuat secara finansial, sesungguhnya ini adalah bentuk kedzoliman bagi perempuan. Apalagi jika harus menjadikan perempuan harus mengabaikan tugas utamanya sebagai al-umm warobatul bait. Wallahu’alam.
    Rumahmediagrup/endahsulis1234

One comment

Comments are closed.