Polemik Wacana Sertifikasi Pra Nikah

Polemik Wacana Sertifikasi Pra Nikah


Endah Sulistiowati
Dir. Muslimah Voice


Program sertifikasi pranikah yang rencananya diterapkan pemerintah mulai 2020 oleh Menterian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Efendi bekerjasama dengan Kementerian Agama. Sejak munculnya isu tentang sertifikat bimbingan pranikah menjadi syarat wajib pernikahan, pro kontra pun muncul. Apalagi ada asumsi di masyarakat bahwa pasangan calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat bimbingan pernikahan tidak diperbolehkan menikah.

Program ini menurut Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilatar belakangi oleh kasus peceraian yang semakin tinggi, perselingkuhan, kasus stunting pada anak, dan kasus KDRT. Sehingga calon pengantin harus memahami arti dari sebuah pernikahan dan bagaimana mengurus rumah tangga serta memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Kasus perceraian yang tercatat berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang.

Jumlah di atas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. Belum termasuk pasangan nonmuslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum.
Selain itu, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia juga memberikan dispensasi nikah sebanyak 13.251 permohonan. Dispensasi nikah diberikan bagi anak yang ingin menikah/umurnya di bawah yang dipersyaratkan UU Perkawinan (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki).

Apalagi terpapar bukti, perceraian terjadi lebih banyak pada usia perkawinan di bawah 5 tahun. Kebanyakan kasus perceraian dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian. Mirisnya lagi sebagian besar perceraian diakibatkan perselingkuhan dan faktor ekonomi.


Sebuah survei yang dilakukan JustDating aplikasi pencari teman kencan menemukan bahwa 40 persen lelaki dan perempuan di Indonesia pernah mengkhianati pasangannya. Presentase ini membuat Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan kasus perselingkuhan terbanyak. (Suara.com)

Bagaimana dengan kasus stunting pada anak? WHO menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek. Ini juga yang mengakibatkan WHO menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan status gizi buruk.

/Nah, benarkah sertifikasi Pra nikah bisa menyelesaikan masalah tersebut diatas?/

Semua permasalahan diatas tidak lebih dari permasalahan sistemik yang diberlakukan di Negeri tercinta ini. Perceraian, perselingkuhan, KDRT, kesehatan, kemiskinan menjadi satu kesatuan permasalahan yang harus diselesaikan dari akarnya.

Karena sesungguhnya pernikahan/perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kelelakian (adz-dzukurah/maskulinitas) dengan unsur keperempuanan (al-unutsah/feminitas). Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan interaksi antara dua jenis kelamin, pria dan wanita, dengan aturan yang khusus. Dan dengan perkawinan itu akan terbentuk institusi keluarga.

Institusi keluarga sendiri menjadi institusi terkecil yang membangun masyarakat dalam sebuah negara. Maka jika faktor ekonomi yang menjadi penyokong utama negara menjadi penyebab utama dari hancurnya institusi keluarga, sehingga ketika berusaha memperbaiki management keluarga dengan berbagai pembekalan pra nikah tanpa menyentuh penyangga utama, maka ibarat jauh panggang dari api. Inilah yang harus dipahami oleh pemilik kebijakan.

Negara jika ingin menyelesaikan masalah ini maka selesaikan lah dari akarnya. Ekonomi kapitalis yang turut berandil besar dalam menciptakan tingginya angka perceraian, harus ditumbangkan. Dan negara ketika mau terjun dalam ranah domestik ini tidak bisa hanya setengah-setengah saja. Maka negara wajib mengcover seluruh biaya kesehatan, pendidikan, termasuk dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

/Persiapan Menuju Pernikahan/

Pengokohan aqidah adalah hal pertama dan utama bagi generasi Islam, karena aqidah merupakan dasar dari kehidupan seorang muslim yang akan mengarahkan pada tujuan ibadah kepada Allah. Orang tua juga mengenalkan kepada anak sejak dini dengan syariah Islam, sekaligus menjadikan syariah sebagai standar perbuatan sehingga seluruh anggota keluarga terbiasa terikat pada hukum syara.

Orang tua juga memberikan pendidikan seksualitas. Pendidikan seks dalam Islam berbeda dengan cara pandang barat. Pendidikan seks ala barat hanya berkisar pada alat reproduksi, bagaimana melakukan seks yang aman. Sementara Islam sudah mengajarkannya sejak dini. Pengenalan jenis kelamin, berperilaku sesuai jenis kelamin, memisahkan tempat tidur, kewajiban menutup aurat, meminta izin di waktu tertentu saat memasuki kamar orang tua, menundukkan pandangan, tidak berikhtilat dan berkhalwat. Inilah praktek pendidikan seks dalam Islam yang diberikan secara bertahap sesuai usia.

Menanamkan anak agar tumbuh menjadi anak mandiri khsususnya pada anak laki laki karena ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarga sehingga harus berkemampuan bekerja untuk memberi nafkah dan menyiapkannya sebagai qowwam (pemimpin) dalam keluarga. Anak perempuan dibiasakan melakukan aktivitas di rumah sehingga cekatan dan mampu mengelola waktu dengan baik nantinya.

Tatkala anak dididik dengan aqidah, pemahaman akan syariah, maka potensinya akan terasah, ia tumbuh menjadi pribadi yang bekepribadian Islam dan menjadi muslim yang produktif. Menikah dan membangun rumah tangga dilihat sebagai sarana ibadah untuk melahirkan generasi yang bertaqwa, sehat dan kuat.

Menyelesaikan masalah stunting, serta menekan angka perceraian tidak bisa dengan selembar sertifikat pra nikah dengan kuliah 3 bulan. Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara total dan menyeluruh oleh negara dengan tata kelola yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Negara melalui penerapan hukum Islam secara kaffah akan menciptakan keluarga-keluarga yang utuh dan tangguh. Wallhu’alambishowab.
.

Rumahmediagrup/endahsulis1234