SIAPA YANG BERHAK MEMBUAT HUKUM?

Siapa yang Berhak Membuat Hukum?

Tahun lalu dewan perwakilan rakyat  (DPR) dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan keseluruhan point tersebut melemahkan KPK, (detiknews.com/ 24 september 2019). Hal ini merupakan langkah mundur memberantas korupsi. Kebijakan tersebut membuka ruang impunitas bagi koruptor yang kebal hukum.

Tentu saja semua kebijakan yang mereka buat hanya untuk kepentingan dan keuntungan mereka dan tuannya. Manusia berdiskusi membuat hukum, memutuskan hukum, dan mengadili yang bersalah berdasarkan hukum yang mereka buat. Sementara kasus-kasus mencuri karena kelaparan, seolah keadilan itu harus ditegakan. Betapa lemah dan fleksibel  hukum buatan manusia. Hukum itu tajam, tegas hanya pada orang-orang yang tak berpunya sementara begitu lembut kepada para kapital. Ini hanya segelintir fakta bahwa dalam sistem demokrasi mereka para pengusungnya menandingi Allah dalam membuat hukum.

“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (TQS. Yusuf: 40)

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (TQS. Al Ma’idah: 50)

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus…” (TQS. Al Isra: 9)

Allah yang paling mengetahui apa yang pantas untuk ciptaanNya. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan manusia hanya menjalankan apa yang telah Allah tentukan. Manusia tidak berhak membuat hukum karena ia terbatas, penuh hawa nafsu, lemah dan memiliki kecenderungan. Manusia mana yang membuat suatu hukum dan kebijakan merugikan dirinya? Allah tak punya kepentingan apapun dalam membuat hukum.

Idealnya, kita manusia harus berhukum kepada hukum Allah. Menegakkan syari’ah dan membangun negara berlandaskan aqidah Islam adalah misi terbesar seorang hamba Allah karena bumi ini milik Allah.

rumahmediagrup/firafaradillah