Struktur Upah : Layak untuk Hidup ?

Sumber Gambar: http;//www.liputan6.com

Struktur Upah : Layak  untuk Hidup ?

Pembicaan tentang upah tidak akan pernah ada habisnya. Masing-masing orang memiliki prespektif jika bicara tentang upah. Serikat buruh, kelompok tertentu, organisasi masyarakat, bahkan ada beberapa yang bergerak dan fokus pada perolehan upah yang layak. Layak seringkali diartikan sebagai upah yang tinggi. Keadiilan ekonomi dan ekonomi adil menjadi seruan pada upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

Mana yang penting keadilan ekonomi atau ekonomi adil? Aspek etis dan ekonomi menjadi dua sisi penting dalam penetapan upah. Adanya nilai moral yang diambil dan didahulukan daripada nilai ekonomi. Seorang pengusaha menghitung besarnya upah yang dikombinasikan atas biaya yang dikeluarkan untuk modal lainnya (teknologi) menghasilkan nilai upah tertentu yang didasarkan hanya pada keuntungan bisnis semata. Namun, alasan moral atas hak hidup belum dimasukan sebagai unsur penting dalam pembentukan struktur upah. Seperti Waltman (2004) yang fokus pada aspek upah untuk hidup layak yang dibenarkan dari alasan moral dan yang berakar dari agama.

Lalu, bagaimana ilmu ekonomi ketenagakerjaan berpendapat terkait keadilan? Terutama terkait dengan hak dan martabat. Bagaimanapun konsep ekonomi menyediakan jawaban atas mekanisme terbentuknya upah yang dilihat dari pasar tenaga kerja. Pembentukan upah diestimasi pasar yakni terkait tentang pekerja, apakah akan menambah output barang atau jasa yang diinginkan masyakarat (pembeli) dan sesuai keinginkan perusahaan atau penyedia pekerjaan? Pendekatan nilai tambah yang dimaksudkan ini, pekerja dibayar dengan upah yang seringkali rendah, dan faktanya mereka memiliki produktivitas yang rendah. Padahal keinginan perusahaan/pemilik usaha adalah upah rendah dengan produktivitas yang dituntut untuk selalu tinggi. Sehingga keinginan ini biasanya diberikan dalam bentuk bonus, atau rewards lain diluar upah tetap.

Sementara itu juga, sistem pasar tenaga kerja bertumpu pada struktur insentif. Kegiatan produktif apa yang harus dilakukan  pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang sebaik mungkin, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Pekerja akan mencari aktivitas lain di luar pekerjaan tetapnya hanya untuk menguntungkan secara finansial. Niali tambah atas pekerjaannya diserahkan pada pasar, asalkan dia mampu mencari aktivitas lain yang menarik “uang” lainnya untuk penghasilan lainnya.

Dengan penghasilan yang diterima pekerja digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa dalam siklus ekonomi lainnya. Nah, dalam siklus tersebut kemudian membentuk sebuah standar hidup tersendiri. Kemudian, standar hidup ini dipenuhi melalui upah atau penghasilan lainnya (insentif). Tetapi justru sebenarnya upah layak (menurut standar pekerja berbeda-beda) ini akan merusak sistem insentif dan menganggu efisiensi ekonomi atas nilai tambah upah dalam pasar. Hal ini diasumsikan bahwa efisiensi menjadi hal yang penting bagi pasar. Dan dipastikan pasar yang di lihat dari sudut pandang permintaan (perusahaan) tidak akan pernah mendukung untuk memberikan upah yang layak bagi kehidupan pekerja. Mengapa demikian? Ya karena tiap pekerja memiliki standar hidup yang berbeda, sedangkan perusahaan hanya memikirkan dari sisi efisensi biaya, nilai tambah produksi dan keuntungan bisnis. Jadi ya tidak pernah bertemu dalam kamus perusahaan untuk memberikan upah layak hidup bagi pekerja. Namun, setidaknya upah diberikan berdasarkan produktivitas yang diberikan pekerja, sesuai dengan output yang dihasilkan.

Kurangnya dukungan untuk upah layak hidup dari pasar tenaga kerja ini akan banyak memunculkan gerakan buruh untuk mendapatkan upah layak. Namun, tulisan ini belum melihat dari sudut pandang keinginan gerakan buruh, bahwa menghitung upah banyak hanya difokuskan secara ekonomi, bukan melibatkan upah dari layaknya kehidupan pekerja. J.S Mill dan a. Marshal telah banyak mendefinisikan upah layak/hidup (Ryan, 1920).

Sebenarnya menurut Adam Smith (Snowden, 1912) melihat bahwa upah yang lebih tinggi akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih efisien, dan menyebabkan peningkatan hasil kerja yang lebih besar dari jumlah dan kualitasnya. Blanchard (1895) dalam bukunya The Living Wage and The Law Of Supply and Demand menunjukkan bahwa ketika para penentang upah (layak) ini mengatakan bahwa upah hanya didasarkan pada persoalan ekonomi (hukum ekonomi), maka ada pertanyaan yang harus mereka jawab, dalam teori apa tentang ekonomi politik menerjemahkan begitu ? Waltman juga mengutip Adam Smith bahwa upah layak menjadi poin penting dalam pembentukan upah. Pemikiran upah layak (living wage) ini sebenarnya bermunculan pada Plato, Aristoteles, dan St. Thomas Aquinas. Pemikiran ekonom ini hanya mempertimbangkan kepedulian terhadap upah layak. Dan hal ini berkembang pada awal abad kedua puluh. Episode upah layak masih saja diperdebatkan oleh pasar sampai hari ini.

Semoga bermanfaat.

Referensi

Aquinas, Saint Thomas (1953), ‘Whether it is lawful to sell a thing for more than it is worth,’ from Summa Theoligica, reprinted in D. Rappaport (ed.), The Political Ideas of St Thomas Aquinas, New York: Haffner Press, pp. 143–7.

Aquinas, Saint Thomas (1968), ‘Does man’s happiness consist in wealth,’ from Summa Theologica, reprinted in E. Freeman and T. Owens (eds),The Wisdom of Saint Thomas Aquinas, Greenwich, CT: Fawcett Books, pp. 123–7.

Aristotle (1986), The Politics, translated by Hippocrates G. Apostle and Lloyd P. Gerson, Grinnell, IA: The Peripatetic Press.

Plato (1888), The Republic, translated by Benjamin Jowett, Oxford: Clarendon Press.

Plato (1976), Protagoras, translated by C.C.W. Taylor, Oxford: Clarendon Press.

Ryan, John Augustine (1920), A Living Wage: Its Ethical and Economic Aspects, New York: The Macmillan Co.

Waltman, Jerold L. (2004), The Case for the Living Wage, New York: Algora Publishing.

rumahmediagrup/Anita Kristina