Tantangan Kebijakan dan Manajemen Tenaga Kerja Migrasi (1)

Tantangan Kebijakan dan Manajemen Tenaga Kerja Migrasi (1)

Tantangan adanya globalisasi dan ekonomi regional memberikan dampak pada daya dorong  migrasi. Mobilitas pekerja yang semakin terbuka meningkatkan pergerakan tenaga kerja. Hal ini menjadi fenomena yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Adanya kemudahan mobilitas dan interaksi ekonomi yang terbuka tersebut juga menyebabkan ketimpangan keterampilan di pasar tenaga kerja. Namun kondisi ini menyebabkan juga penyebaran budaya dan ekonomi yang luas bagi negara pengirim maupun penerima. Dampak remitansi uang migran akan menjadi sumber devisa yang berharga bagi negara asal. Di tingkat global, devisa berperan sangat penting bagi pembangunan. Sehingga persoalan migrasi dan tenaga kerja menjadi agenda penting yang dibicarakan dalam kanca multilateral. Banyak negosiasi perdagangan dan layanan kependudukan lateral maupun bilateral dilakukan oleh banyak negara.

Di sisi lain, kekuatan dorong pasar migrasi tenaga kerja menunjukkan kegagalan pasar. Hal ini terkait dengan proses di dalam pengelolaan pasar tenaga kerja migrasi. Kegagalan pasar ini dapat disebabkan karena informasi yang assimetris, munculnya moral hazard, dan ketidakpastian pasar. Sejumlah risiko telah dikaitkan dengan perdagangan orang dan kerja paksa, malpraktik sistem perekrutan. Munculnya tawaran kerja yang curang, biaya yang tinggi, ikatan hutang, pelecehan seksual dan fisik, pekerjaan yang berbahaya, dan bahkan menyentuh pada persoalan upah yang sangat rendah atau tidak dibayarkan. Banyak persoalan muncul ini menunjukkan intervensi negara melalui kelembagaan dan upaya aturan formal yang sangat tepat dan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pasar tenaga kerja migrasi yang efisien dan adil.

Pola-pola kemitraan dan kerjasama di antara mitra sosial dan migran tersebut sangat penting untuk dikembangkan dalam sebuah kebijakan. Program kebijakan yang sehat dan pengelolaannya yang tepat. Di antaranya kebijakan yang terstruktur dan melalui prosedur yang di desain saling menguntungkan bagi pengusaha, pemerintah dan pekerja. Sehingga rumusan kebijakan migrasi dan tenaga kerja ini mampu hadir sebagai penolong bagi pekerja.

Kumpulan pekerja atau seringkali dikenal sebagai serikat pekerja negara asal dan negara tujuan harus mampu menjangkau pekerja migran. Hal ini dapat dimaknai bahwa serikat pekerja mampu memonitor jika terjadi pelecehan atau persoalan ketenagakerjaan, meningkatkan kesadaran publik akan masalah yang dihadapi pekerja migran, memberikan suara dan perwakilan kepada migran menawarkan pelatihan serta layanan hukum. Organisasi-organisasi tenaga kerja maupun organisasi pengusaha harus mampu mengambil langkah untuk mempromosikan perlakuan non-diskriminatif terhadap pekerja migran di negara tempat mereka bekerja.

rumahmediagrup/Anita Kristina