Tantangan Kebijakan Tenaga Kerja Migrasi (2)

Sumber gambar : htpp;//www.okezone.com/

Tantangan Kebijakan Tenaga Kerja Migrasi (2)

Banyak sekali ditemui persoalan malpraktik perekrutan, penipuan dan pelanggaran hak asasi pekerja tersebar luas di banyak negara tujuan. Untuk itu pemerintah harus ikut andil memiliki sistem kolaborasi kerja dengan pihak lain yang transparan. Proses perizinan dan pengawasan agen-agen perekrutan swasta, dan pengelolaan asuransi. Harus ada sanksi keras jika ditemui penipuan dan praktik yang membebankan berlebihan pada pekerja, sambil melalukan evaluasi kerja atas manajemen mereka.

Birokrasi yang panjang dan sistem administrasi yang rumit akan membangun pusat-pusat persoalan baru. Proses pengelolaan administrasi yang “satu atap” sering kali menjadi program unggulan pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien.

Sementara itu, terdapat hambatan migrasi terletak pada ketidakteraturan pasar tenaga kerja. Kebijakan nantinya harusnya tidak terbatas pada kebutuhan pasar tenaga kerja. Ada dampak atas ketidakteraturan tersebut yaitu mengakibatkan rentannya pelanggaran hak asasi pekerja migran. Seharusnya bagaimana? Pasar tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari kebijakan migrasi. Sementara sebagian besar negara tujuan mengambil langkah-langkah mengontrol masuknya mereka dan membatasi lama tinggal, amnesti dan deportasi, dan sanksi pemberi kerja jika pekerjanya tidak berdokumen. Langkah-langkah tersebut menjadi pilihan reguler bagi negara. Pendekatan komprehensif mencakup program reguler ini seharusnya juga mempertimbangkan informasi resmi agar pengetahuan calon pekerja migran mengetahui kondisi pasar tenaga kerja dan majikannya di negara tujuan. Dalam kasus migran ilegal yang tinggal lama, negara dapat menawarkan kesempatan untuk mendapatkan status resmi. Pengakuan resmi dan kepemilikan dokumen yang sah akan mengurangi praktik perdagangan manusia.

Keyakinan pada keberadaan kerjasama antar negara membantu upaya peningkatan keuntungan dari proses migrasi tersebut bagi kedua negara. Karena itu, formalisasi kerjasama harus didesain melalui perjanjian-perjanjian regional yang mengikat dan bermanfaat win-win solution  bagi pihak yang bekerjasama. Mekanisme tata kelola yang adil dan memainkan peran pengaturan yang adil.

Dengan demikian, konvensi ILO yang terdapat prinsip-prinsip keadilan harus digunakan sebagai dasar pada kerjasama yang dibuat. Kerangka kerja yang melindungi hak-hak dasar buruh dari semua bentuk pekerjaan dan berlaku untuk semua pekerja migran di seluruh dunia. Sehingga ratifikasi konvensi pekerja migran ILO ini dimaknai secara luas, dimanfaatkan secara global, dilaksanakan secara menyeluruh bagi negara manapun.

rumahmediagrup/Anita Kristina