Upah Layak : Keberlanjutan dan Kemampuan Angkatan Kerja

Sumber Gambar : http;//liputan6.com

Upah Layak :  Keberlanjutan dan Kemampuan Angkatan Kerja

Untuk menuliskan tentang keberlanjutan atas upah layak dan dihubungkan dengan kemampuan angkatan kerja mengingatkan kita bahwa tenaga kerja bukan barang gratisan, dan pekerja “memiliki” tenaga dan bahkan pikiran yang mereka “jual”. Tetapi, pekerja telah banyak  melakukan negosiasi atas upah yang mereka pilih, dan memilih mengalokasikan beberapa waktu santai (leisure) untuk bekerja. Adanya daya tawar atas tenaga dan pikiran yang dinegosiasikan ini menyebabkan posisi pekerja lemah atau kuat terkait struktur upah yang terbentuk. Akibatnya, mungkin pekerja tidak mendapatkan upah yang layak. Atau pasar secara bebas “membeli” tenaga dan pikiran mereka. Bahkan, pekerja mungkin saja bekerja dalam waktu yang lama tanpa memikirkan upahnya layak atau tidak, yang penting kerja, yang penting hidup, yang penting ada uang untuk hidup. Astaghfirullah….

Hasil tawar menawar dan negosiasi dalam struktur upah ini akan membentuk juga upah yang rendah, upah yang tidak layak. Tanpa upah layak, para pekerja mungkin menopang hidupnya dengan hidup seadanya. Tapi mereka juga tidak mengetahui bahwa adanya siklus hidup. Yaitu usia dan kekuatan (tenaga) yang tidak lagi mampu bertahan di pasar. Usia dan kemampuan ini juga akan menghambat keberlanjutan sumber kekuatan untuk memeroleh upah layak.  Perusahaan juga tidak banyak yang menggunakan tenaga kerja dengan usia tua dan tidak memiliki kekuatan berpikir atau bertindak. Bahkan, akan membebani perusahaan dengan mengeluarkan biaya tinggi jika mereka memperkerjakan pekerja yang tua dan tak berdaya upaya. Dengan demikian, penghargaan terhadap upah layak hidup sangat ditentukan oleh daya tawar kemampuan pekerja. Sehingga, apa yang terjadi jika tidak ada tawar menawar? Perbudakan pasti terjadi dalam hubungan kerja ini. Pekerja tidak lagi mampu memilih, tidak dapat lagi memberikan kepemilikan kemampuan terbaiknya pada perusahaan.

Kondisi rentan dalam hubungan perbudakan ini cenderung memungkinkan perusahaan akan memberikan “makan” dan mempertahankan “budaknya” jika pekerja tidak memperbaiki kemampuan mereka dalam bekerja. Negosiasi tetap bisa dilakukan jika pekerja memiliki nilai lebih, memiliki daya tawar tinggi dan mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan lebih yang ia miliki. Negosiasi terhadap kepemilikan kemampuan menjadi daya tawar yang tinggi. Dan hal ini mampu membentuk struktur upah yang layak. Karena pasarlah yang mengendalikan upah, tapi tidak menutup kemungkinan individu pelaku supply tenaga kerja mampu mengendalikan upah pasar. Dan ini sebenarnya hak mereka.

Pada pasar tenaga kerja saat ini, mensyaratkan bahwa pekerja mengembangkan modal manusia (kemampuan pekerja) dan modal sosial jika mereka (angkatan kerja) menginginkan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Makna upah layak dalam pendekatan kemampuan ini, seharusnya pekerja dihargai dengan nilai tinggi, bukan hanya layak. Bukan hanya cukup untuk membeli makanan bernutrisu, tapi juga memadai dalam hal kebutuhan lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Amartya Sen (1999) yaitu kebutuhan untuk mengambil bagian dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dapat mendorong permintaan akan peralatan modern (televisi, perekam video, mobil dan sebagainya). Pada negara makmur kebutuhan seperti itu menjadi kebutuhan warganya, berbeda dengan negara yang kurang makmur. Hal iini akan memberikan tekanan pada orang yang relatif miskin di negara kaya bahkan ketika orang itu berada (tinggal) di banyak tingkat pendapatan yang tinggi. Pendapat Sen (1999) ini menjadi sebuah paradoks bahwa banyak juga orang miskin yang hidup di negara makmur, karena tuntutan bersaing. Adanya biaya tinggi dalam kehidupan mereka, namun uoah mereka rendah.

Argumen Sen (1999) itu juga mengisyaratkan bahwa upah layak memiliki kemampuan untuk “menghidupkan” seseorang. Elemen penting dalam kehidupan adalah kemampuan seseorang dalam “menghasilkan” dan dinilai dengan upah (uang) yang ia peroleh.  Argumen ini mendominasikan bahwa kemampuan seseorang menentukan upah yang memungkinkan diperoleh. Kemampuan seseorang dalam bekerja atau berperan dalam masyarakat memungkinkan seseorang memperbaiki juga kehidupan anak dan keturunan mereka. Pada tingkat tertentu, perbaikan kemamampuan identik dengan peningkatan pendidikan dan juga pengalaman kerja maupun kehidupan yang ia pelajari. Pada tingkat paling dasar, ditunjukan dengan kemampuan menulis, membaca, kesehatan yang baik, dan bahkan lalu muncul kapasitas dalam memilih untuk selalu bahagia. Maka, kesejahteraan akan mengikuti arah ini.

Dalam ekonomi maju seperti saat sekarang, melek teknologi juga menjadi tututan pekerja. Harga tinggi diberikan pada sepatu pelari juara dunia, tomat organik jauh lebih mahal daripada tomat non organik, maka demikian yang membentuk mahal harga seseorang adalah melalui “isi” kemampuan yang ia miliki.

Pendekatan kemampuan juga membawa konsekuensi adanya gagasan bahwa kondisi kerja, masalah kerja, dan kemampuan pekerja dalam bersikap menyelesaikannya membawa nilai jual juga. Terlebih lagi bahwa, upah layak merupakan satu set dengan jumlah yang ditentukan dari kebutuhan yang ia butuhkan (ia dan keluarganya). Barang dan jasa yang pekerja butuhkan, yang keluarganya butuhkan. Upah akan membayar sendiri melalui produktivitas yang tinggi. Semakin produktif, maka hasil yang dibayarkan juga semakin tinggi. Dan juga pada persoalan motivasi adil yakni memilih upah yang adil (Akerloff & Yellin, 1988) menjadi fokus yang tegas dalam pembentukan struktur upah. Penghargaan setinggi-tingginya pada produktivitas tinggi, jiwa profesional, kemampuan beradaptasi dalam persoalan kerja, dan lainnya. Tidak hanya bicara soal hitungan matematika value of product dari seorang pemilik usaha.

Referensi

Akerlof, George A. and Janet L. Yellin (1988), ‘Fairness and unemployment,’ American Economic Review, 78 (May), 44–9.

Sen, Amartya (1999), Development as Freedom, New York: Random House.

Semoga bermanfaat.

rumahmediagrup/Anita Kristina